PR PANGANDARAN - Kabar mengejutkan datang dari Korea Utara usai sang presiden, Kim Jong Un perintahkan eksekusi mati terhadap menteri pendidikan.
Eksekusi mati yang diperintahkan oleh Kim Jong Un itu disebabkan kekecewaan pada kinerja menteri pendidikan yang gagal terapkan Pembelajaran Jarak Jauh.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, Pembelajaran Jarak Jauh di Korea Utara pun dinilai Kim Jong Un gagal diterapkan oleh menteri pendidikan hingga harus dieksekusi mati.
Baru-baru ini, sebuah laporan yang menunjukkan kalau Presiden Korea Utara, Kim Jong Un telah mengeksekusi mati seorang menteri pendidikan.
Adapun perintah eksekusi mati yang diterima menteri pendidikan itu lantaran keluhan dirinya tentang pekerjaan menyangkut kebijakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19.
Namun, Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh tersebut dinilai oleh Kim Jong Un penerapannya telah gagal.
Rincian laporan tersebut yang menjelaskan bahwa diktator Korea Utara itu lantas memerintahkan hukuman mati terhadap menteri pendidikan.
Kegagalannya untuk menerapkan Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh itu sangat membuat Kim Jong Un tidak senang dengan kinerja menteri pendidikan.
Baca Juga: Sempat Dilamar Kakek Tajir 90 Tahun dan Dapat Rp2 Miliar, Lucinta Luna Gagal Nikah Gegara Hal ini
Tak cuma dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, fakta kegagalan terbaru pun berhasil diungkap oleh media pemberitaan lokal Korea Utara lewat hasil penyelidikan.
Sejumlah kegagalan selanjutnya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pun kemudian disertifikasi oleh Departemen Organisasi dan Bimbingan (ODG).
"OGD melakukan penyelidikan karena komisi gagal membuat kemajuan apa pun dan karena beberapa mengkritik kebijakan pemerintah," kata media pemberitaan lokal Korea Utara, seperti dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari laman The Sun pada Jumat, 9 April 2021.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa kinerja kementerian pendidikan dilaporkan menurun dengan banyaknya keluhan.
Baca Juga: Buktikan Geram dan Tuduh Hotman Paris Pelanggaran Kode Etik, Hotma SItompul Mengadu ke PERADI
Para menteri pun dinilai terlampau lamban dalam menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini.
Hal itu diperkuat oleh hasil evaluasi pengawas yang melihat penerapan kebijakan tersebut berjalan buruk dengan banyak hal yang dilakukan secara tidak benar.
Usai dilakukannya eksekusi mati terhadap menteri yang tak disebutkan namanya itu, komisi baru sudah "diatur kembali" di bawah pimpinan Ri Guk Chol, presiden Universitas Kim Il Sung.
Sementara itu, dari sekian banyak langkah-langkah yang baru, salah satunya adalah rencana untuk melakukan panggilan konferensi video secara teratur.***