PR PANGANDARAN - Tiongkok dan Inggris kembali berkonfrontasi soal Muslim Uighur di Xinjiang dengan tuduhan genosida, tepatnya kini Parlemen Inggris juga mengajak parlemen Belanda dan Kanada untuk ikut memberi kecaman atas perbuatan Tiongkok tersebut.
Melansir dari South China Morning Post (SCMP), Parlemen Inggris mengklaim kecaman itu sejalan engan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga ingin menghentikan aksi genosida yang dilancarkan Tiongkok kepada Muslim Uighur di Xinjiang tersebut.
Namun rupanya, Menteri Dalam Negeri untuk Asia, Nigel Adam menilai kecaman Parlemen Inggris terhadap dugaan Tiongkok melakukan genosida kepada Muslim Uighur di Xinjiang, tidak berdampak apapun.
Lebih lanjut, Nigel Adams menilai itu hanya sebatas kecaman dalam negeri yang dibuat Parlemen Inggris untuk dugaan genosida Muslim Uighur, bahkan ini bukan dibuat oleh pengadilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) atau International Court of Justice.
Alih-alih kecaman, Nigel Adams meminta Parlemen Inggris memberi bukti nyata yang tidak bisa sebatas omongan belaka.
Apalagi kecaman ini menyangkut masalah genosida yang merupakan aksi kejahatan paling dikecam di seluruh dunia.
Nigel Adams menambahkan komentarnya dengan cara memperbaiki kecaman yang sebelumnya dikeluarkan oleh Parlemen Inggris menjadi permohonan kepada Tiongkok.
Baca Juga: Kisruh Rumah Tangga Sule dan Nathalie Holscher, Rizky Febian: Mama Lina, AA Rindu!
Nigel Adams meminta Tiongkok agar membiarkan penyidik dari PBB masuk ke daerah Xinjiang dan melihat langsung apa yang terjadi dengan kelompok Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di sana.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dengan judul
"Parlemen Inggris Sebut Tiongkok Lakukan Genosida Terhadap Muslim Uighur di Xinjiang"
Sementara itu, kecaman Parlemen Inggris yang menuduh Tiongkok melakukan genosida terhadap kelompok Uighur di Xinjiang, bukanlah kali pertama.
Baca Juga: Anak Indigo Bongkar Ternyata Jokowi dan Prabowo Dilindungi Sosok Gaib: Sebenarnya Mereka Sakti...
Sebelumnya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menjadi pemerintahan pertama yang menyebut kekerasan di Xinjiang sebagai aksi genosida.
Tuduhan yang masih belum jelas ini, membuat Tiongkok naik pitam dan menjatuhkan sanksi kepada sembilan orang dan empat organisasi asal Inggris.
Sanksi tersebut diberikan Tiongkok dengan tuduhan bahwa Inggris telah sengaja menyebarkan rumor tidak jelas terkait perbuatan pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Salah satunya yang mendapatkan sanksi dari pemerintah Tiongkok adalah Nusrat Ghani, anggota Partai Konservatif Inggris yang pertama kali membahas aksi genosida di Xinjiang serta meminta pemerintah Inggris untuk segera turun tangan dalam mengontrol Tiongkok.
Baca Juga: Soal Tuduhan Suka Main Ilmu Hitam, Sule Minta Pembuktian: Saya Punya Tuhan!
Tidak tinggal diam, anggota parlemen Inggris juga meminta Perdana Menteri Boris Johnson untuk segera mengeluarkan sanksi tegas atas pemerintah Tiongkok.
Desakan terhadap Perdana Menteri Boris Johnson telah ditandatangani oleh lebih dari 100 anggota Parlemen Inggris, awal bulan ini.
Sementara itu, Rahima Mahmut yang merupakan presiden Kongres Uighur Dunia juga meminta dukungan dunia agar Muslim Uighur bisa segera diselamatkan dari kekejaman pemerintahan Tiongkok.
“Pemerintah Tiongkok tidak bisa terus dibiarkan melancarkan aksi kejahatan kemanusiaan tanpa ada konsekuensi yang nyata,” komentar Rahima Mahmut terkait aksi genosida Tiongkok terhadap kaum Muslim Uighur di Xinjiang.***(Catharina Griselda/Tasikmalaya.pikiran-rakyat.com)