PR PANGANDARAN – Dalam pemilihan presiden Amerika Serikat kali ini, Donald Trump bisa kehilangan lebih dari kursi kepresidenan bila dirinya kalah dalam pemilihan presiden AS.
Twitter, selama ini telah memberikan perlakuan khusus salah satunya kepada Donald Trump lantaran dirinya merupakan orang nomor satu di Amerika Serikat.
Twitter telah mengonfirmasi bahwa Donald Trump tidak akan lagi menerima perlakuan khusus sebagai individu yang layak diberitakan apabila Trump meninggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat.
Baca Juga: Terjadi Lagi, Gisel Diterpa Isu Video Syur Mirip Dirinya hingga Menjadi Trending di Twitter
Kebijakan Twitter yang mengatur tentang kelayakan berita dapat melindungi orang-orang tertentu seperti pejabat terpilih dengan pengikut yang jumlahnya lebih dari 250 ribu.
Twitter akan melindungi individu tertentu tersebut agar akunnya tidak ditangguhkan atau diblokir lantaran melanggar aturan yang mengakibatkan terjerat hukum yang berat.
Oleh karena kebijakan itu, perusahaan ini bungkam, namun tidak pernah menghapus setidaknya 12 tweet presiden AS selama seminggu terakhir yang isinya menimbulkan sejumlah keraguan pada proses pemilihan.
Baca Juga: Dikritik Malih Tong Tong karena Tidak Lucu, Ade Londok Putuskan Berhenti Jadi Artis
Twitter telah memastikan bahwa kebijakan tidak akan berlaku kembali bagi mantan pejabat terpilih.
Aturan yang dipakai harus sama dengan yang lainnya, apalagi bila isi tweetnya melanggar aturan, tweet akan segera dihapus.
Apabila Donald Trump setelah tidak menjabat terus-menerus melanggar aturan, akunnya dapat ditangguhkan.
Baca Juga: Kontak Langsung dengan Pasien Covid-19, Heechul Suju Dinyatakan Negatif dan Lakukan Isolasi Mandiri
“Pendekatan Twitter kepada para pemimpin dunia, kandidat dan pejabat publik didasarkan pada prinsip bahwa orang harus dapat memilih untuk melihat apa yang dikatakan pemimpin mereka dengan konteks yang jelas,” ujar juru bicara yang dikutip oleh PikiranRakyat-pangandaran.com dari The Guardian.
“Ini berarti bahwa kami dapat memberikan peringatan dan label, serta membatasi keterlibatan pada Tweet tertentu,” ujarnya menambahkan.
“Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat yang akan menjabat, dan bukan warga negara biasa yang sudah tidak lagi memegang posisi ini."
Baca Juga: Pilpres AS 2020 Memanas: Pendukung Trump Bersenjata, Simpatisan Biden Menari Rayakan Kemenangan
Hal ini akan memberikan Donald Trump suatu pilihan setelah dia tidak lagi memegang jabatannya yakni akan meredam retorika atau menghadapi kemungkinan bila pengikutnya yang sangat berpengaruh diambil darinya.
Sementara itu, saat ini anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia telah memperbarui seruan untuk menangguhkan akun presiden bahkan sebelum masa transisi kekuasaannya pada Januari 2021 mendatang. ***