Network
PR PANGANDARAN - Joe Biden telah didesak untuk menyetujui perjanjian kontrol senjata baru dengan Korea Utara dalam upaya untuk menghentikan ketegangan dengan negara paria yang meledak menjadi konflik terbuka.
Korea Utara mengklaim memiliki antara 20 dan 40 senjata nuklir dan sedang mengembangkan rudal jarak jauh yang semakin canggih untuk pengirimannya.
Amerika Serikat (AS) terus menuntut Kim Jong Un meninggalkan program nuklirnya secara keseluruhan dengan imbalan pencabutan sanksi.
Baca Juga: Tak Ada yang Menduga, Ternyata Ini 4 Pesona Vicky Prasetyo yang Bikin Kalina Ocktaranny Jatuh Hati
Donald Trump bertemu tiga kali dengan diktator Korea Utara tetapi gagal mencapai kesepakatan baru.
Menurut Van Jackson, mantan pejabat Pentagon, tidak realistis mengharapkan Pyongyang menyerahkan persenjataan nuklirnya sepenuhnya.
“Korea Utara tidak akan melepaskan nuklir. Sasarannya aneh, tidak dapat diandalkan, tidak realistis. Berapa lama kita bisa melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda?," kata Van Jackson kepada Financial Times dia yang dilansir dari Express.
Baca Juga: Anies Baswedan dan Riza Patria Jalani Isolasi Usai Positif Covid-19, Bagaimana dengan Jakarta?
Pandangan ini didukung oleh Victor Cha, yang bertugas di Dewan Keamanan Nasional di bawah George W Bush dan menjadi penasihat dalam berurusan dengan Korea Utara.
Menulis di Foreign Policy, dia mendesak Biden untuk membatasi dan menahan elemen paling berbahaya dari program senjata Korea Utara daripada mengharapkan negara itu untuk melucuti seluruhnya.
"Pendekatan seperti itu tidak memiliki preseden dalam negosiasi AS dengan Korea Utara, tetapi memiliki pendahulunya dalam pembicaraan pengendalian senjata selama perang dingin," kata Mr Cha.
Baca Juga: Deklarasikan Kemerdekaan dan Angkat Presiden Baru, Papua Barat: Kami Tak Akan Tunduk Pada Pemerintah
Ini tampaknya merujuk pada pemahaman Perang Dingin Amerika bahwa Uni Soviet tidak akan meninggalkan persenjataan nuklirnya secara sepihak, dan sebaliknya kedua negara harus bernegosiasi untuk mengatur perlombaan senjata.
Namun dia mengakui Biden harus membingkai ini sebagai kebijakan sementara menuju tujuan jangka panjang dari pelucutan senjata nuklir Korea Utara sepenuhnya.
Kesepakatan baru apa pun kemungkinan akan sulit lolos ke Kongres jika mengakui Korea Utara sebagai kekuatan nuklir jangka panjang.
Baca Juga: Kerap Terjadi Konflik, Papua Barat Umumkan Gerakan Merdeka Pisahkan Diri dan Tunjuk Presiden
Minggu lalu Tuan Biden menunjuk Antony Blinken sebagai sekretaris negaranya.
Berbicara pada tahun 2018, menjelang pertemuan pertama Presiden Trump dengan Kim Jong Un, dia menepis fantasi bahwa Kim akan menyerahkan kunci kerajaan nuklirnya.
“Pemerintah mungkin menemukan manfaat dalam perjanjian sementara yang mengharuskan Korea Utara untuk mengungkapkan semua programnya, membekukan pengayaan dan pemrosesan ulang infrastruktur di bawah pengawasan internasional dan menghancurkan beberapa hulu ledak dan rudal dengan imbalan ekonomi terbatas. bantuan," katanya menulis di New York Times.
Korea Utara secara konsisten menolak untuk bekerja sama mengenai program nuklirnya dengan pengawas senjata internasional.
Presiden Trump mengadakan dua KTT dengan Kim Jong-un, pada Juni 2018 dan Februari 2019, yang masing-masing bertempat di Singapura dan Hanoi.
Kedua pemimpin juga bertemu di perbatasan antara Korea Utara dan Selatan pada Juni 2019.
Baca Juga: Pergi ke Toilet POM Bensin Sendirian, Seorang Wanita Dibuntuti Pria Misterius hingga Dirampok
Namun meskipun Trump berbicara tentang hubungan persahabatan antara kedua pria itu, tidak ada kesepakatan nuklir yang ditandatangani.
Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya yang berhasil pada Oktober 2006. Yang terbaru terjadi pada bulan September 2017 yang memicu kecaman di seluruh dunia.
Kemudian Menteri Pertahanan James Mattis memperingatkan negara itu tentang tanggapan militer besar-besaran jika mengancam Amerika Serikat atau sekutunya.
Korea Utara didirikan pada tahun 1948 sebagai negara komunis dari bagian Korea yang diduduki oleh Uni Soviet setelah perang dunia kedua.***
Artikel Rekomendasi