Deklarasikan Kemerdekaan dan Angkat Presiden Baru, Papua Barat: Kami Tak Akan Tunduk Pada Pemerintah

PR PANGANDARAN – Pada 1 Desember 2020, Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia seiring kasus kekerasan yang semakin meningkat.

Ratusan orang Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa di delapan kota di Indonesia pada hari Selasa untuk menyatakan jika mereka telah membentuk pemerintahan sementara.

Demonstrasi tersebut menandai peringatan Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaan dari pemerintahan Belanda pada 1961.

Baca Juga: Kerap Terjadi Konflik, Papua Barat Umumkan Gerakan Merdeka Pisahkan Diri dan Tunjuk Presiden

“Tujuan saya ikut unjuk rasa hari ini adalah untuk memperingati 59 tahun proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat yang dianeksasi oleh Indonesia,” ucap Roland Levy salah satu orang yang ikut unjuk rasa dikutip oleh PikiranRakyat-Pangandaran.com dari SBS.

Unjuk rasa itu terjadi setelah para pemimpin kemerdekaan Papua Barat mendeklarasikan pemerintahan sementara yang baru agar bisa melepaskan diri dari Indonesia karena meningkatnya kekerasan baru-baru ini.

Papua Barat yang dihuni lebih dari 250 suku mengibarkan bendera “Bintang Kejora” yang saat ini dilarang setelah dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.

Baca Juga: Pergi ke Toilet POM Bensin Sendirian, Seorang Wanita Diuntuti Pria Misterius hingga Dirampok

Kontrol Indonesia terhadap Papua Barat telah menjadi penyebab ketegangan di antara penduduk asli tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat telah memperkuat tuntutan baru untuk meraih kemerdekaan.

Sehingga dengan itu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember 2020.

Kelompok tersebut memilih Benny Wenda yang berada di Inggris Raya sebagai presiden sementara.

Baca Juga: Tuai Sorotan Media Luar Negeri, Nenek Cantik Serupa Remaja Asal Indonesia Kembali Viral

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” ujar Wenda.

“Kami tidak akan mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” lanjutnya.

Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka dalam melepaskan diri dari Indonesia yang memiliki kekuatan besar.

Baca Juga: Comeback Jadi Penyanyi Usai 5 Tahun, Ini Detail Album Lee Seung Gi Bertajuk 'THE PROJECT'

Pemerintah sementara tersebut nantinya akan fokus pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para imigran Indonesia yang tinggal di provinsi.

Pengacara asal Australia Jennifer Robinson untuk Papua Barat mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari kemerdekaan Papua Barat.

“Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Ganti Nama Jadi Elliot Page, Aktris Cantik Ellen Page Putuskan Menjadi Transgender

“Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan,” lanjutnya.

Robinson mengatakan langkah itu sepenuhnya berada dalam hak internasional ULMWP.

“Sudah umum di seluruh dunia bagi negara-negara untuk membentuk pemerintahan sementara, baik di bawah peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau sebagai bagian dari deklarasi kemerdekaan,” jelasnya.

“Apa yang mereka lakukan sepenuhnya sejalan dengan hak internasional mereka. Sudah benar dan tepat bahwa mereka mengambil langkah-langkah ini,” pungkasnya.***