Network
PR PANGANDARAN - Pada Selasa, 3 Agustus 2021, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei resmi melantik Ebrahim Raisi yang ultrakonservatif sebagai Presiden Iran, sebagai simbol harapan menghilangkan krisis ekonomi yang bergantung pada menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia.
"Mengikuti pilihan rakyat, saya menugaskan Hojatoleslam Ebrahim Raisi yang bijaksana, tak kenal lelah, berpengalaman dan populer sebagai presiden Republik Islam Iran," tulis pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam sebuah dekrit yang dibacakan oleh kepala stafnya.
Diketahui, Ebrahim Raisi sebagai Presiden Iran menggantikan moderat Hassan Rouhani, yang pencapaian bersejarahnya adalah perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan besar.
Baca Juga: Cek Fakta, Beredar Info Loker PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, Simak Faktanya
Sejak awal, Ebrahim Raisi harus menangani negosiasi yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir di mana AS secara sepihak menarik sanksi besar-besaran.
Ebrahim Raisi, dalam pidato pelantikannya, mengatakan pemerintah baru akan berusaha untuk mencabut sanksi AS yang menindas, tetapi tidak akan mengikat standar hidup bangsa dengan keinginan orang asing.
Pria berusia 60 tahun itu juga menghadapi peringatan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel kepada Iran atas serangan kapal tanker mematikan pekan lalu yang dibantah oleh Teheran.
Raisi memenangkan pemilihan presiden pada Juni di mana lebih dari setengah pemilih menjauh setelah banyak politikus kelas berat dilarang berdiri.
Baca Juga: Raffi Ahmad Ungkap Uang Belanja Nagita Slavina ke Andre Taulany: Uang YouTube Buat Gigi Semua
Upacara itu menandai aksesi resmi Raisi ke kantor, kemudian akan dilantik di depan parlemen pada Kamis ketika dia akan menyerahkan susunan pemerintahan yang diusulkannya.
Kepresidenan Raisi akan menjadi area konsolidasi kekuasaan di tangan kaum konservatif setelah kemenangan pemilihan parlemen 2020 mereka, yang ditandai dengan diskualifikasi ribuan kandidat reformis atau moderat.
Kesengsaraan ekonomi Iran, diperburuk oleh sanksi AS, akan menjadi tantangan utama presiden baru, kata Clement Therme, seorang peneliti di European University Institute di Italia.
"Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki situasi ekonomi dengan memperkuat hubungan ekonomi republik Islam dengan negara-negara tetangga seperti Rusia dan China," kata Therme.
Baca Juga: Soal Dugaan Kasus Proyek di Indramayu, KPK: Kami Memeriksa Dedi Mulyadi
Setelah pemilihannya, Raisi menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri utamanya adalah meningkatkan hubungan dengan negara-negara regional.
Pada pertengahan Juli, Rouhani mengatakan dia berharap penggantinya dapat mencapai kesepakatan untuk mencabut sanksi AS dan mengakhiri pembicaraan nuklir.
Tapi Khamenei, yang kata-katanya final dalam masalah kebijakan, telah memperingatkan agar tidak mempercayai Barat.
Baca Juga: Wakil Presiden AS Kamala Harris Kunjungi Vietnam, Pantau Keadaan Laut Tiongkok Selatan
Raisi sudah mengatakan dia tidak akan mengadakan pembicaraan hanya demi negosiasi, bahkan pemerintahannya hanya akan mendukung pembicaraan yang menjamin kepentingan nasional.
Sementara itu, enam putaran pembicaraan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia diadakan di Wina antara April dan Juni.
Bahkan, putaran terakhir berakhir pada 20 Juni, dan tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk dimulainya kembali.***
Artikel Rekomendasi