Network
PR PANGANDARAN - Polisi Thailand pada Senin, 19 Oktober 2020 mengatakan bahwa mereka telah memerintahkan penyelidikan terhadap empat kantor berita di bawah kebijakan darurat yang diberlakukan pekan lalu untuk mencoba menghentikan tiga bulan protes terhadap pemerintah dan monarki.
Pengumuman tersebut memicu kemarahan kelompok media dan tuduhan serangan terhadap kebebasan pers oleh pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta yang ingin disingkirkan para pengunjuk rasa dari kantornya.
Menurut dokumen polisi tertanggal 16 Oktober, investigasi telah diperintahkan terhadap konten dari empat media serta halaman Facebook dari sebuah kelompok protes.
Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Dinilai Berhasil Tangani Covid-19 dan Ekonomi
"Kami menerima informasi dari unit intelijen yang prihatin bahwa bagian dari konten dan informasi yang menyimpang telah digunakan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kebingungan dan memicu keresahan masyarakat," kata juru bicara polisi Kissana Phathanacharoen dalam konferensi pers, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters.
Ia mengatakan, regulator penyiaran dan kementerian digital Thailand akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai. Pemerintah Thailand membantah bahwa tidak ada rencana untuk mengekang kebebasan pers.
Putchapong Nodthaisong, juru bicara kementerian digital, mengatakan telah meminta perintah pengadilan untuk menghapus konten terhadpa empat media dan halaman protes, di antara lebih dari 300.000 konten yang dikatakan melanggar hukum Thailand.
Baca Juga: Intip Wawancara Kerja Najwa Shihab sebagai Wartawan: Nggak Ada Pertanyaan Lebih Menantang, Pak?
Prachatai, kantor berita independen yang sedang diselidiki, menggambarkannya sebagai perintah sensor.
Artikel Rekomendasi