PR PANGANDARAN - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Marwan Cik Asan menyatakan,
kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan.
Dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari situs RRI, Namun pada prakteknya, ujarnya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.
Baca Juga: Tiara Andini Tuai Pro Kontra Netizen Pasca Unggah Foto Bersama Rizky Billar Hingga Disebut Pelakor
Meskipun di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial, dan kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif.
"Kebijakan subsidi di Indonesia seharusnya menyasar pada kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial," kata Marwan, Rabu (9 September 2020).
Kemudia ia menyinggung keterjangkauan kalangan miskin sebagai sasran untuk subsidi bantuan pemerintah.
Baca Juga: Menteri Agama Akhirnya Mengaku Potong Dana BOS, Kamaruddin: Kami Tidak ada Pilihan Lain
"Namun, nyatanya subsidi masih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin," ungkapnya.
Politisi Demokrat itu menilai, ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Perlu ada terobosan-terobosan agar pengelolaan subsidi itu tepat sasaran.
"Perlu adanya cara baru dalam pengelolaan subsidi agar tepat sasaran. Penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait subsidi energi, mulai dari pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai konsumen subsidi energi juga perlu dilakukan," tukasnya.
Baca Juga: Mengenal Diet Rendah Karbohidrat dengan Melibatkan Manfaat dari Oat
Diketahui, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Rp100 triliun setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246.5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto.
Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari lima kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp400 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBN tahun 2014.***