PR PANGANDARAN – “Pengkhianatan G30S/PKI” merupakan film yang wajib diputar dan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia di era Orde Baru.
Tepatnya setiap tahun, mulai dari pertama kali dirilisnya film itu pada 1984 hingga jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998.
Stasiun TV, bioskop, hingga layar-layar tancap yang blusukan ke kampung-kampung, seluruhnya diwajibkan untuk memutar film tersebut setiap 30 September.
Baca Juga: Selidik Kasus: Masih Pantaskah Siswa SMA Sederajat Pelajari Materi Sejarah G30S PKI?
Namun setelah itu, pemutaran wajib film tersebut dihapuskan seiring dengan bergantinya rezim. Reformasi yang menumbangkan Soeharto menjadi titik awal perubahan.
Lalu siapakah sosok di balik penghapusan itu? Setidaknya ada beberapa nama penting yang turut mempunyai andil.
Sosok pertama, Saleh Basarah, ia merupakan Marsekal TNI Angkatan Udara yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada periode 1973-1977.
Baca Juga: Merchant Baru ShopeePay Minggu ini Penuh dengan Fesyen dan Makanan Lezat
Ia menelepon Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan RI di tahun 1998, untuk menghentikan pemutaran film itu.
”Tahun 1998 Saleh Basarah menelpon Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono agar film Pengkhianatan G30S/PKI tidak diputar lagi,” tulis sejarawan, Asvi Warman Adam dalam bukunya, Menguak Misteri Sejarah (2010).
Asvi menilai bahwa film tersebut terkesan menyudutkan Angkatan Udara lantaran dikait-kaitkan dengan Lubang Buaya. Padahal tempat itu berada di luar Pangkalan Udara Halim. Sehingga wajar saja bila Saleh Basarah bertindak demikian.
Baca Juga: Lamar Nathalie Holscher Disaksikan Andre Taulany, Sule Berjanji: Bersamamu Sampai Akhir Hayat Nanti
Sosok kedua adalah Juwono Sudarsono. Ia merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 23 Maret 1998 hingga 20 Oktober 1999. Juwono adalah akademisi bergelar profesor di bidang ekonomi dan politik.
Kemudian, sosok ketiga adalah Muhammad Yunus Yosfiah. Ia merupakan Menteri Penerangan Indonesia para periode 23 Mei 1998 hingga 26 Oktober 1999 di masa kepemimpinan B.J. Habibie.
Ketika itu ia merupakan perwira Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal.
Baca Juga: Jadi Korban G30S PKI, Putra ke-3 MT Haryono Berbagi Cerita Duka Mendalam Saat Orang Tuanya Dibunuh
Selain soal penyudutan Angkatan Udara, film tersebut juga dinilai banyak pihak memuat sejumlah kontroversi.
Yunus menilai film tersebut diduga sebagai propaganda Orde Baru dan tak sesuai lagi dengan semangat perubahan dan reformasi.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan, bahwa di balik penghapusan wajib tayangnya film itu adalah Yunus Yosfiah.
Baca Juga: Cerita Keluarganya Diculik Gerombolan PKI, Ridwan Kamil: Luka Ini Begitu Dalam, Never Leave History
“Pak Yunus Yosfiah ketika itu adalah menteri penerangan, ketika itu letnan jenderal. Dia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun,” kata Usman ketika diwawancarai Rosiana Silalahi dalam sesi diskusi di sebuah stasiun televisi swasta yang diunggah pada Jumat, 28 September 2018 lalu.
Sosok Menteri Penerangan yang terakhir itu (setelahnya jabatan itu dihapuskan) juga dikenang oleh Menteri Mahfud MD dalam cuitan di akun Twitternya @mohmahfudmd pada Minggu, 27 September 2020.
“Dulu Menpen Yunus Yosfiyah jg tak melarang, tp tdk mewajibkan,” tulis Mahfud.***