PR PANGANDARAN - Sejak aksi demontrasi buruh dan mahasiswa menolak UU Cipta Kerja pecah di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa aktor yang dituding dalang di balik aksi muncul ke publik.
Nama mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan disebut-sebut menjadi salah satu dalang dari partai Demoktrat yang tegas menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
Geram dengan tudingan tak berdasar, Presiden SBY menyebut bahwa dirinya tak memiliki keterkaitan dengan agenda demo buruh dan mahasiwa. Ia hanya dijadikan sasaran fitnah.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Corona Hanya Bisnis Semata dan Buktinya Pendemo Masih Hidup? Ini Kebenarannya
Kini, justru sosok mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014 muncul dan mengakui bahwa dirinya menyediakan ongkos bagi para mahasiswa yang ikut demo agar mereka tak terpengaruh 'sponsor' manapun.
Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari berbagai sumber, Marzuki Alie yang menjabat sebagai Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Sumatera Selatan, mengaku selalu mendukung mahasiswa yang melakukan aksi protes penolakan Omnibus Law.
Pengakuan Marzuki tak hanya sampai disitu, ia juga kerap memfasilitasi mahasiswa dengan menyiapkan uang makan bagi pendemo.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, Rumah Tangga Gemini Diterpa Ujian, Libra Waspada dengan Perselingkuhan
"Mahasiswa ikut demo kita fasilitasi, datang ke kampus, kita kasih uang makan agar mereka tidak terpengaruh orang luar yang kasih nasi bungkus," kata Marzuki, seperti dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari tayangan Kompas TV.
Hal itu dilakukan Marzuki agar mahasiswa tidak terprovokasi sponsor. Terlebih sponsor yang tidak prorakyat.
Demo bagi Alie, merupakan wadah mahasiswa menyuarakan ketidakadlian dan kesempatan unjuk diri berbicara ke publik tentang masalah negara.
Baca Juga: Desak Bongkar Dalang di Balik Demo Tolak UU Ciptaker, Iwan Fals: Jangan-jangan Orang Duga Jokowi
Sementara itu, Marzuki Alie juga secara terang-terangan mengatakan menentang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Sebagai seorang Rektor, Alie menyoroti klaster pendidikan pada UU Cipta Kerja. Ditemukan beberapa pasal yang menurutnya masih mengganjal, yakni diantaranya soal perizininan lembaga pendidikan yang harus berbadan izin usaha (PT).
Dikatakan Marzuki, hal itu menjadikan pendidikan sebagai komersil bukan tanggung jawab negara.
Baca Juga: Kerap Dicap 'Ratu Amer', Sule Beri Pesan Haru untuk Nathalie Holscher: Gak Semua Lelaki Bisa Terima
Lebih lanjut, Marzuki Alie menyebut sebagai mantan Ketua DPR RI periode 20 ia tidak pernah menolak kedatangan massa yang menyampaikan orasi.***