PR PANGANDARAN - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) berharap agar pihak kepolisian juga memproses pakar hukum tata negara, Refly Harun selaku pemilik akun yang diduga menyebarkan video wawancara bersama Suri Nur Rahardja alias Gus Nur.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad mengaku mengapresiasi langkah Bareskrim Polri tersebut.
Namun, ia berharap proses hukum juga dijalankan kepada pemilik mau pun pengunggah video kontroversial tersebut.
Baca Juga: Dihujat Netizen Gegara Jiplak MV IU 'Above The Time', Via Vallen Buka Suara hingga Take Down Video
"Seyogyanya penegakan hukum tidak hanya dialamatkan kepada Nur Sugi (Gus Nur), tapi juga pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten ujaran kebencian melalui kanal YouTube dimaksud," desak dalam keterangan pers yang diterima Sabtu, 24 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari RRI.
Diberitakan sebelumnya, pada dini hari tadi Gus Nur ditangkap oleh Bareskrim Polri gegara mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) berubah 180 derajat setelah rezim ini lahir.
Ucapannya itu dianggap telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan penghinaan.
Baca Juga: Gus Nur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Hina NU, PBNU: Polri Jangan Pernah Ragu Melakukan Tindakan Hukum
Menurut Rumadi, ucapan Gus Nur sudah berulang kali mengumbar celotehan yang menimbulkan kemarahan bagi warga NU.
"(Makanya-red) apa yang dilakukan Bareskrim Polri bukan saja merupakan upaya penegakan hukum, tapi juga menjaga agar harmoni masyarakat," imbuhnya.
"Lakpesdam PBNU percaya, Polri akan melalukan penagakan hukum secara adil. Warga NU juga tidak perlu terpancing dan melakukan tindakan yang tidak perlu," lanjutnya.
Baca Juga: Sertifikasi Halal Diatur dalam UU Cipta Kerja, Airlangga Tegaskan Pelaku UMKM Tidak Dikenakan Biaya
Pada Senin, 19 Oktober 2020 lalu, Refly Harun mengunggah sebuah video dalam channel YouTube-nya di mana Gus Nur membuat pernyataan yang kontroversial.
Saat berbincang dengan Refly Harun tersebut, Gus Nur menganalogikan NU dengan bus yang sopir, kernet hingga penumpangnya tidak berlaku selayaknya organisasi keagamaan.***