PR PANGANDARAN – Program Kartu Prakerja yang sangat diminati banyak orang, nyatanya perlu mendapat perhatian.
Diketahui sebelumnya, hingga kini program Kartu Prakerja telah sampai pada Gelombang 11. Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang mengeluh karena tidak kunjung lolos saat daftar Prakerja.
Hal tersebut diketahui dari komentar-komentar netizen dalam unggahan akun Instagram @prakerja.go.id terkait dibukanya Prakerja Gelombang 11 beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Rakyat AS Terkejut, George Bush Telepon Kamala Harris Ucapkan Selamat: Biden Baik, Meski Kita Beda
Dalam unggahan tersebut program Prakerja Gelombang 11 telah dibuka pada 4 November dan ditutup tanggal 4 November 2020 beberapa waktu lalu, untuk mengetahui lolos tidaknya, bisa langsung cek dashboard Prakerja.
Akan tetapi, banyak netizen yang meluapkan kekesalan dan mengeluh karena tidak kunjung lolos meski sudah beberapa kali daftar Prakerja.
“Aku udahh ikutin dri gelombang 1-11 gak berhasil2 kenapa sih min,” cuitan @rizqiiaaa_.
Baca Juga: Dikabarkan Segera Dicerai sang Istri, Ternyata Ini Sederet Skandal Pelecehan Seks yang Menimpa Trump
“Gak ngerti lagi saya,,kenapa selalu gagal,,terus pagi saya liat belum berhasil,,,terus saya cek lagi malah evaluasi,,terus malah gagal anehh kali...,” cuitan @ahmdmaulidi_.
“Seperti nya tak tepat sasaran tetangga kerjanya enak hanya iseng2 heh lolos lahh gua butuh banget krna dampak covid malah gagal,” ciutan @melindaaaaa.yt_12.
Terkait hal tersebut, kesalahan-kesalahan target penyaluran yang sering terjadi, perlu dievaluasi dan dipantau apakah target peserta Prakerja tepat sasaran atau tidak.
Baca Juga: Shakira 'Berdansa' untuk Kemenangan Biden: Dunia AS Kini Berada di Tangan Beradab dan Penuh Kasih
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati pada Senin, 9 November 2020.
Kurniasih menyatakan perlu adanya evaluasi dan pantauan target peserta Prakerja yang kini mencapai 5,6 juta orang.
Maka dari itu, koordinasi antar Kementerian dan lembaga menjadi sangat penting agar data peserta Prakerja sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai.
“Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam,” ujarnya.
Baca Juga: Semula Ogah Beri Selamat Karena Ini, Raja Salman Akhirnya Akui Kemenangan Biden, Apa yang Terjadi?
Kurniasih menyampaikan, pihaknya hingga kini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program Prakerja.
Kurniasih menilai adanya beberapa keluhan dari peserta terkait pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di Internet,” katanya.
Baca Juga: 5 Fakta Menarik Tentang Suami Kamala Harris, Duda Anak Dua hingga Pengacara Selebriti Media Hiburan
“Dari hasil evaluasi nantinya akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini,” lanjut Kurniasih.
Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati masyarakat, di antaranya Manajemen, Bahasa Asing, Keuangan, dan Teknologi Informasi (IT).
Karena pada umumnya, bidang-bidang tersebut merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.
Baca Juga: Langkah Terakhir Donald Trump sebagai Presiden AS: Memberi Pengampunan hingga Menyerahkan Kekuasaan
Dalam hal ini, Kurniasih meminta agar persoalan terkait ketenagakerjaan di Indonesia yang paling penting adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.
Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang belum membuka lowongan kerja, dan cenderung melakukan pengurangan karyawan bahkan PHK.
Maka dari itu, Kurniasih mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke Luar Negeri.
Baca Juga: 'Umat Islam Tidak Ingin Cari Musuh', MUI Sikapi Aksi Boikoit : Biasanya Ada Penyusup yang Merusak
"Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indnesia) menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur," ujarnya.
Kurniasih meminta agar pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di Luar Negeri, serta mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongan kerja di luar negeri.
“Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. ***