Network
Untuk menyikapi hal tersebut, tanpa pandang bulu, Susi Pudjiastuti menerapkan hukuman dan pencabutan izin operasi.
Pihak yang merasa dirugikan kemudian mencoba bernegosiasi dengan Susi Pudjiastuti hingga menekan Jokowi untuk mengganti menteri kelautan dan perikanan tersebut.
Baca Juga: Soal Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, Gerindra Sudah Melapor ke Prabowo dan Tunggu Keputusan
Namun keduanya ditolak, koalisi yang merasa dirugikan tersebut akhirnya merubah fokus untuk memastikan agar Susi Pudjiastuti tidak terpilih kembali di masa periode dua Jokowi.
Koalisi melakukan berbagai strategi agar fokusnya untuk melengserkan Susi Pudjiastuti terlaksana yakni mengatur dan membiayai demonstrasi untuk melawan Susi Pudjiastuti dan menyerangnya melalui media yang ada.
Hasilnya terlihat, koalisi berhasil meyakinkan Jokowi agar menunda larangan cantrang dengan pemberian batas waktu yang belum ditentukan.
Baca Juga: 17 Orang Resmi Ditahan, Polri Berhasil Tangkap 104 Orang Tersangka Penyebar Hoaks Soal Covid-19
Berdasarkan Peraturan Menteri No 2 tahun 2015, cantrang dianggap sebagai praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem sehingga nelayan akan diberi waktu untuk mencari alternatif lain hingga tahun 2018.
Banyak nelayan yang protes atas kebijakan Susi Pudjiastuti hingga turun ke jalan. Jokowi pun mencoba untuk bertemu dengan perwakilan nelayan tersebut dan memerintahkan Susi Pudjiastuti untuk memperpanjang masa transisi untuk mencari alternatif tersebut tanpa batasan waktu.
Dan masih banyak hal terjadi atas kebijakan Susi Pudjiastuti guna menertibkan dan menjaga kekayaan sumber daya perikanan milik Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia namun merugikan banyak pihak yang beroperasi dengan cara ilegal.
Artikel Rekomendasi