Network
PR PANGANDARAN – Bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia pada 10 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidatonya.
Namun, isi dari pidato Jokowi tersebut mendapat kritikan dari Rocky Gerung karena sama sekali tak menyinggung masalah penembakan enam anggota Front Pembela AAIslam (FPI) yang terjadi baru-baru ini.
Hal itu dia sampaikan melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 11 Desember 2020.
Baca Juga: Media Asing Soroti Tindakan Keji Seorang Ibu di Nias yang Tega Bunuh 3 Buah Hatinya Pakai Parang
“Presiden berpidato di hari kita mengenang korban-korban pelanggaran hak asasi manusia sedunia. Indonesia korbannya itu banyak sekali dalam segala macam peristiwa,” ucapnya dikutip oleh PikiranRakyat-Pangandaran.com.
Dia mengatakan jika penembakan yang menewaskan enam anggota FPI di jalan tol merupakan pelanggaran HAM tapi Jokowi sama sekali tak menyinggungnya saat memperingati hari HAM sedunia.
“Peristiwa terakhir ada di KM 50 dan Presiden tidak mengucapkan satu kalimat pun. Apa dia tak punya TV? Apa dia tak baca koran? Apa dia tak punya pembisik?” ujarnya.
Baca Juga: Cek Fakta: IDI Dikabarkan Jadi yang Pertama Menolak Keras Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Faktanya
Selain itu, dia juga membahas mengenai penggalangan dana yang dilakukan untuk korban penembakan hingga terkumpul sebesar Rp1,7 miliar.
Dia menambahkan jika penggalangan dana tersebut menandakan rakyat menginginkan adanya keadilan
Menurutnya jika satu orang mengumpulkan Rp10 ribu atau di bawah Rp50 ribu berarti ada ratusan ribu rakyat kecil yang menyumbang untuk enam korban anggota FPI.
Baca Juga: Cek Fakta: Pemerintah Rilis Daftar Ormas yang Dibubarkan Paksa, Salah Satunya FPI, Simak Faktanya
“1,7 miliar itu tanda berkabung yang datang dari kesadaran moral publik,” katanya.
Tepat saat hari HAM sedunia, jokowi mengatakan jika pemerintah tidak akan pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.
Dia telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional.
Baca Juga: Intip 6 Manfaat bagi Anda yang Gemar Dance Cover ala K-Pop, Nomor 3 Diluar Dugaan
Untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menangani HAM, dia telah merumuskan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020-2025.
“Hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan,” ujarnya.
“Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju,” pungkasnya.***
Artikel Rekomendasi