Network
PR PANGANDARAN - Anggota Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19 Jawa Timur (Jatim), Heru Tjahjanto membantah telah membeberkan data kasus virus corona tidak valid dan keliru.
Data itu dihimpun dari hasil pelacakan (tracing), laporan masyarakat, BPNB dan dinas kesehatan di Kabupaten/Kota, kata Heru, sehingga data yang dipublikasikan sudah pasti riil.
Sebelumnya, Gugus Tugas Covid-19 Surabaya menuding data yang disampaikan Gugus Tugas Covid-19 Jatim tidak valid karena tidak sesuai data di lapangan.
Baca Juga: Temukan 4 Masalah Kartu Prakerja, KPK Minta Pemerintah Hentikan dan Perbaiki Tata Kelola
Lebih lanjut, Heru Tjahjono menjelaskan, dalam mengeluarkan data kasus konfirmasi positif Covid-19, kesembuhan, hingga kematian, didasarkan pada dua metode.
"Jadi, Pemerintah Provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu, kondisi di lapangan. Yang kedua, data itu diolah oleh pakar-pakar yang baik," ujar Heru pada Kamis, 18 Juni 2020.
Menurut Heru, penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama, bukannya malah mencari celah siapa salah.
Baca Juga: Beberkan Kejanggalan Kasus Novel Baswedan, Rian Ernest: Siapapun Pasti Sesak, Panca Indera Direnggut
"Jadi ini tidak mungkin (keluarkan data ngawur), karena sekali lagi, pandemi ini adalah tanggung jawab kita semua, kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan. Berdosa!," tegas Heru.
Ditegaskan Heru, data yang diperoleh Gugus Tugas berdasarkan berbagai sumber seperti data dari Gugus Tugas Pusat, data dari Dinas Kesehatan Jatim maupun Kabupaten Kota, dan proses tracing sendiri.
"Laporan. Selain mencari, ada laporan, laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan kita mengecek juga, ada anggota (Gugus Tugas Jatim) dibantu BNPB," imbuhnya.
Baca Juga: 'Babang Tampan' Dikabarkan Bangkrut, Kini Putar Otak Jualan Beras dan Lepaskan Beberapa Aset Penting
Ketika ada perbedaan data misalnya, Heru mencontohkan, ada pasien meninggal dunia yang dirawat di Kota Surabaya, namun setelah dicek, beridentitas atau KTP-nya berasal dari Sidoarjo. Maka yang bersangkutan tercatat berdasarkan domisili KTP.
"Misal KTP Sidoarjo, sakitnya di Surabaya, dan itu sudah di-clearkan. Enggak mungkin lah, urusannya dengan orang mati, dan dosa pak, dosa! Ngawur, dosa, berdosa," ungkapnya.
Sebelumnya, tudingan Pemkot Surabaya mengklaim telah melakukan tracing dan pengecekkan di lapangan secara masif sebelum memastikan validitas data kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Pahlawan.
Baca Juga: Simak Cerita Lengkap Ojol saat Angkut Hantu Cindy kepada Tim Jurnal Risa, Singgung Sosok Mbah Emen
Artikel ini pernah tayang di PikiranRakyat-Bekasi.com denga judul Data Covid-19 Dianggap Ngawur, Pemprov Jatim Bantah Tudingan Pemkot Surabaya
Tracing tak hanya dilakukan melalui pelacakan dari kontak erat keluarga. Bahkan, ke tempat kerja klien hingga sebelum 14 hari dia bertemu dengan siapa juga dilakukan pelacakan.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, tracing atau pelacakan terkonfirm positif Covid-19 dilakukan oleh petugas Puskesmas di masing-masing wilayahnya. Hal itu untuk memastikan valid atau faktualnya data yang ia terima dari Gugus Tugas Provinsi Jatim.
"Jadi pernah saya dapat angka 280 konfirmasi dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu," kata Feny sapaan lekat Febria Rachmanita.
Baca Juga: Demi Gempita, Gading dan Gisel Dikabarkan Segera Rujuk, Roy Marten: Tak Bisa Bendung Rasa Bahagia
Selain itu, ia juga menyatakan, bahwa beberapa hari terakhir data konfirmasi Covid-19 warga Surabaya yang diterimanya dari Gugus Tugas Provinsi Jatim setelah tracing ternyata tidak sesuai fakta di lapangan.
Menurut dia, adanya perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota karena ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, ada pula data yang setelah di-tracing ternyata orang itu sudah tidak tinggal domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya.
Karena itu, ia berharap ke depan agar Gugus Tugas Provinsi Jatim sebelum menyampaikan data confirm warga Surabaya ke publik, alangkah baiknya jika diverifikasi terlebih dahulu validitas data tersebut. Sehingga hal itu tidak menjadi persepsi publik bahwa data yang dimiliki Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron.***(M Bayu Pratama)
Artikel Rekomendasi