Network
PR PANGANDARAN - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan jajarannya di Jakarta, Senin, 7 September 2020 ditolak mayoritas fraksi.
Diberitakan warta ekonomi, penolakan tersebut disampaikan sesaat setelah rapat yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada pukul 14.00 WIB.
Beberapa fraksi langsung berebut mengajukan interupsi yang mayoritas menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) Gubernur Anies Baswedan.
Baca Juga: Kronologi Lengkap Kasus Isabella Guzman, Bunuh Ibu dengan Tikaman 151 Kali Hingga Dinyatakan Bebas
Fraksi yang menolak P2APBD tersebut, di antaranya Fraksi PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI.
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kami percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Artikel ini pernah tayang di wartaekonomi.com dengan judul Ramai-ramai Tolak Anies Baswedan Mentah-mentah!
Baca Juga: Emak-emak Ngadu Ijazah sang Anak Ditahan, Ganjar Pranowo: Kui Urusane sama Gubernur
Zita meminta Anies sebagai pimpinan dari eksekutif untuk menindaklanjuti hasil reses yang mereka lakukan.
"Kami di sini bukan cuma kunker (kunjungan kerja), mohon saudara gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Artikel Rekomendasi