Menjadi Anomali, Ternyata Fenomena Kebijakan Subsidi Belum Tepat Sasaran

PR PANGANDARAN - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Marwan Cik Asan menyatakan,

kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. 

Dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari situs RRI, Namun pada prakteknya, ujarnya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

Baca Juga: Tiara Andini Tuai Pro Kontra Netizen Pasca Unggah Foto Bersama Rizky Billar Hingga Disebut Pelakor

Meskipun di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial, dan kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif.

"Kebijakan subsidi di Indonesia seharusnya menyasar pada kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial," kata Marwan, Rabu (9 September 2020).

Kemudia ia menyinggung keterjangkauan kalangan miskin sebagai sasran untuk subsidi bantuan pemerintah.

Baca Juga: Menteri Agama Akhirnya Mengaku Potong Dana BOS, Kamaruddin: Kami Tidak ada Pilihan Lain

"Namun, nyatanya subsidi masih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin," ungkapnya.