Network
PR PANGANDARAN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan menertibkan dan mengawasi kapal wisata asing yang beroperasi masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya daerah Labuan Bajo.
Saat berkunjung ke Kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo pada Jumat 11 September 2020, Luhut mengatakan bahwa kapal wisata asing yang masuk ke wilayah NTT, khususnya di Labuan Bajo harus mengikuti peraturan Pemerintah Daerah setempat.
“Jumlah kapalnya ada sekitar 500, sekarang harus diawasi. Jangan sampai kapal tersebut tinggal disitu tapi tidak membayar dan mengikuti aturan dari Pemerintah Daerah. Jadi semua harus ada pengawasan, kalau tidak, kita akan repot,” ujar Luhut.
Baca Juga: Bakwan Juwarak Cemilan Sehat ala Pontianak, Ternyata Ini Bahan Dasar yang Bikin Kaya Manfaat
Dikutip dari Pangandaran.pikiran-rakyat.com dari Maritim.go.id, menurut data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, mencatat ada sekitar 4.000 kapal wisata asing yang beroperasi di wilayah Labuan Bajo, baru sekitar 500 kapal yang sudah terdaftar dan resmi untuk melakukan aktivitas wisata.
Sehingga menurut Luhut, pemasukkan dari kapal-kapal tersebut bisa menjadi potensi pendapatan daerah, jadi diharuskannya kapal wisata asing yang belum terdaftar resmi, untuk mengikuti aturan dari Pemerintah Daerah setempat.
Menurut Luhut, diperlukannya pengawasan untuk kapal wisata asing tanpa bendera tersebut.
Baca Juga: NET TV Pijak Trending Twitter, Ternyata Ini 4 Ciri Khas Tayangan yang Paling Dirindukan Warganet
“Sekarang kami merencanakan untuk membeli speed boat yang dibuat di dalam negeri, di Banyuwangi, yang mampu mengawasi dan mengajar kapal-kapal tanpa bendera itu. Sehingga harus ada pengawasan,” ucap Luhut.
Pada kunjungan di Labuan Bajo, Luhut didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk meninjau beberapa proyek pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Artikel Rekomendasi