Network
Gagasan utamanya adalah perihal Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle). Deklarasi itu memuat bahwa seluruh wilayah laut bagian dalam kepulauan Indonesia merupakan kawasan Indonesia dan bukan lagi laut bebas.
Baca Juga: Ternyata Gatot 'Cium' Gelagat Kebangkitan PKI Sejak 2008 Lalu: Saya Pernah Sumpah di Atas Alquran!
Pencapaian tersebut mendorong pemerintahan Soekarno untuk mengarahkan pembangunan pada sektor kemaritiman. Terutama setelah diterbitkannya Undang-undang No. 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
Dilansir dari laman maritimnews.com, pada 23 September 1963, Bung Karno menggelar Musyawarah Nasional Maritim pertama di sekitar Tugu Tani, Jakarta.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh stakeholder maritim nasional. Saat itu pula, julukan Nahkoda Agung NKRI disematkan pada Bung Karno.
Baca Juga: Terjang 3 Kecamatan di Sukabumi, Tragedi Banjir Bandang Ubah Status Jadi ' Tanggap Darurat' 7 Hari
Setahun kemudian, Bung Karno menerbitkan Keppres Nomor 249 tahun 1964 yang menetapkan bahwa 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional.***
Artikel Rekomendasi