Network
PR PANGANDARAN - Gelombang unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja pecah di berbagai daerah Indonesia. Bandung dan Lampung menjadi dua kota besar dengan aksi terbanyak setelah Jakarta.
Berkenaan dengan hal itu, beberapa waktu lalu santer beredar kabar menyebut bahwa Partai Demokrat inisiator dari sejumlah aksi yang berakhir ricuh.
Tak hanya itu, bahkan nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut terseret dalam tudingan dalang aksi unjuk rasa tersebut.
Baca Juga: Rampung Baca Draf UU Ciptaker, Hotman Paris: Selamat Para Buruh dan Pekerja, Ada Pasal untuk Majikan
Mendengar hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief meminta pertanggungjawaban Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN untuk membuat klarifikasi terkait dalang demo menolak UU Cipta Kerja.
Permintaan klarifikasi itu merupakah buah dari cuitan ketiganya yang mengaku sudah mengantongi nama 'dalang' aksi tersebut.
Menurut Andi Arief, jika tidak ada klarifikasi dari ketiga Menko tersebut beserta BIN, tidak ada jaminan pula ketegangan politik di Indonesia akan mereda.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Polisi Sadap Ponsel Lewat IMEI untuk Digerebek Jika Provokator? Ini Kebenarannya
Hal itu Andi Arief sampaikan melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya @AndiArief_
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis Andi Arief di Twitter, Selasa malam, 13 Oktober 2020.
Artikel Rekomendasi