Network
AS dan Tiongkok kompak menilai Indonesia sebagai negara ASEAN yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai negara yang netral.
"Karena itu, Indonesia bisa berkontribusi meredakan ketegangan antar kedua kekuatan global tersebut, AS dan Tiongkok. Indonesia harus aktif melakukan pendekatan kepada keduanya untuk mencari cara pendekatan alternatif yang dapat mengurangi ketegangan militer," tuturnya.
Baca Juga: Minta Prioritaskan Nakes di Zona Merah, Mulyanto Berharap Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Tak Molor
Ketua Hubungan Luar Negeri Partai Gelora ini menegaskan Indonesia punya peran strategis untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Sehingga Indonesia harus bisa menjawab tantangan kepemimpinan ASEAN dalam mencari solusi damai.
"Jadi Indonesia punya peran strategis untuk lebih aktif berdiplomasi melakukan engagement (keterikatan, red) bukan saja ke ASEAN, tapi juga ke RRC untuk mencari cara-cara damai menyelesaikan sengketa wilayah di kawasan Laut Cina Selatan," tegasnya.
Henwira menegaskan, hanya kepemimpinan Indonesia yang bisa menyatukan ASEAN guna berunding dengan Tiongkok dalam rangka menyelesaikan klaim sepihaknya terhadap wilayah-wilayah negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan.
Baca Juga: Semakin Dekat Kuasai Gedung Putih, Biden Salip Trump hingga Unggul di Georgia dan Pennsylvania
"Tanpa kemimpinan Indonesia akan berat bagi ASEAN untuk bisa kompak dan padu dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Laut Cina Selatan. Indonesia dipandang sebagai negara netral, meskipun wilayahnya di Natuna juga diklaim Tiongkok," ungkapnya.
Henwira menambahkan, ketegangan antara AS dan Tiongkok yang akan dihentikan Joe Biden jika terpilih sebagai Presiden AS hanya masalah perang dagang saja, bukan kekuatan pertahanan atau militernya.
"Biden diperkirakan menghentikan perang dagang AS-RRC. Mungkin akan menghidupkan kembali prakarsa pakta perdagangan Trans Pacific Partnership yang dicanangkan oleh Barack Obama, namun dibatalkan oleh Donald Trump," tandasnya.***
Artikel Rekomendasi