PR PANGANDARAN - India meminta Twitter untuk menghapus puluhan cuitan, termasuk anggota parlemen yang mengkritik penanganan Covid-19 India, dengan infeksi capai rekor dunia.
Twitter telah menahan beberapa cuitan setelah permintaan hukum oleh pemerintah India, juru bicara perusahaan mengatakan kepada Reuters pada Sabtu, 24 April 2021, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com.
Pemerintah India membuat perintah darurat untuk menyensor cuitan soal penanganan Covid-19, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.
Baca Juga: Unggah Foto Cantik Tak Dapat Pujian, Netizen Julid Minta Nissa Sabyan Klarifikasi Isu Perselingkuhan
Dalam permintaan hukum pemerintah India, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, 21 cuitan disebutkan.
Di antaranya adalah cuitan dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000.
Baca Juga: Kisruh dengan Nathalie Holscher, Anak Indigo Sampaikan Pesan Lina untuk Sule dan Anak-anaknya
Meskipun tidak jelas bagian mana dari undang-undang yang digunakan dalam kasus ini, New Delhi biasanya menggunakan klausul yang memberdayakannya untuk memerintahkan pemblokiran akses publik ke informasi di upaya untuk melindungi "kedaulatan dan integritas India" dan menjaga ketertiban umum, antara lain.
"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata juru bicara Twitter dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," dia berkata.
Baca Juga: Mbak You Sampaikan Pesan Lina Jubaedah untuk Putri Delina, Sebut Harus Kuat Hidup
Juru bicara itu mengonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pemegang akun secara langsung tentang menahan konten mereka, memberi tahu mereka bahwa itu menerima perintah hukum yang berkaitan dengan tweet mereka.
Perkembangan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh situs berita teknologi TechCrunch, yang mengatakan bahwa Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh pesanan tersebut.
India berada dalam tsunami gelombang kedua pandemi yang mengamuk, mencapai tingkat satu kematian karena Covid-19 hanya dalam waktu kurang dari setiap empat menit di Delhi ketika sistem kesehatan ibu kota yang kekurangan dana runtuh.
Baca Juga: Jadi Buron Gegara Komen Tak Senonoh untuk Istri Awak KRI Nanggala 402, Bounty Hunter Capai Rp57 Juta
Kritik meningkat bahwa pemerintah federal dan otoritas negara Perdana Menteri Narendra Modi tidak cukup siap untuk menangani krisis.
Pakar kesehatan mengatakan India menjadi terlena di musim dingin, ketika kasus baru berjalan sekitar 10.000 per hari dan tampaknya terkendali.
Pihak berwenang mencabut pembatasan, memungkinkan dimulainya kembali pertemuan besar, termasuk festival besar dan demonstrasi politik untuk pemilihan lokal.***