PR PANGANDARAN - Kelompok Muslim terkemuka di Austria mengatakan mereka berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz.
Hal itu disebabkan karena ia mengungkap peta Islam yang kontroversial.
Pemuda Muslim Austria mengecam pemerintah karena menerbitkan 'peta Islam politik', yang mengidentifikasi lokasi masjid dan asosiasi Muslim di seluruh negeri.
Baca Juga: Ngaku Kaya, Denise Chariesta Ternyata Masih Tinggal di Rumah Sewa dan Jarang Beri Uang ke Satpam
"Penerbitan semua nama, fungsi dan alamat dari institusi dan institusi Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili sebuah penyeberangan perbatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata kelompok itu seperti dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com pada hari Sabtu.
Menteri Integrasi Susanne Raab meluncurkan situs web pada hari Kamis, yang disebut Peta Nasional Islam, dengan nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.
Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu.
Kampanye ini memicu rasisme dan "menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran", ujar IGGOE menambahkan.
Kanselir Austria telah berulang kali mengecam apa yang disebutnya "Islam politik".
Menurut Menteri Integrasi, peta itu tidak ditujukan untuk “mencurigai umat Islam secara umum”.
Tujuannya "untuk melawan ideologi politik, bukan agama", katanya.
Laporan serangan anti-Muslim di Austria telah meningkat sejak serangan mematikan di Wina November lalu.
Peta tersebut telah meningkatkan ketegangan antara Partai Rakyat Austria yang konservatif di Kurz dan mitra koalisinya, Partai Hijau.
Baca Juga: Atlet Panjat Tebing Indonesia Pecahkan Rekor Dunia, FPTI: Berkat Dukungan Menpora
Juru bicara Partai Hijau Austria untuk integrasi dan keragaman Faika El-Nagashi menulis di Twitter pada hari Kamis bahwa tidak ada anggota partai yang terlibat di dalamnya atau diberitahu sebelumnya.
Dia menambahkan proyek tersebut bertentangan dengan kebijakan integrasi dan dialog yang seharusnya terlihat.
Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada hari Sabtu, kementerian luar negeri Turki mengatakan 'kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial.
Baca Juga: Alvin Faiz Ngaku Malu Banget Larissa Chou Umbar Aib Rumah Tangga: Aku Belum Pantas Menjadi Imam
"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," katanya.
Uskup Lutheran Injili Jerman Michael Chalupka juga menyatakan keprihatinannya dan meminta Raab untuk menghapus situs web tersebut.***