PR PANGANDARAN - Pemerintah Tiongkok menyampaikan klarifikasi terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang menyebut Partai Komunis Tiongkok sebagai ancaman bagi kebebasan umat beragama, termasuk di antaranya komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.
"Konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin," kata Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian, lewat pernyataan tertulis, yang disiarkan di laman resmi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Antara.
Pompeo melakukan kunjungan ke Indonesia dan menemui Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Jakarta, Kamis. GP Ansor merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia.
Baca Juga: Diterkam Hiu Koboi, Bocah asal Ukraina Harus Kehilangan Tangannya saat Snorkeling di Laut Merah
Dalam pertemuan itu, Pompeo menyebut tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan perbuatan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
"Tidak ada pembenaran atas pengurangan kemiskinan dengan memaksa sterilisasi atau mengambil anak-anak dari orang tua mereka untuk diajar kembali di sekolah asrama yang dijalankan oleh negara," kata Pompeo di hadapan anggota GP Ansor. Pernyataan Pompeo itu merujuk pada kamp-kamp pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah Riongkok untuk masyarakat etnis Uighur.
Lebih lanjut Pompeo menyebut jika ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama adalah perang Partai Komunis Tiongkok. Terutama pada umat lainnya baik Musim, Buddha, Kristen juga praktisi Falun Gong.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini: Libra Siap Kantongi Restu Menikah, Scorpio Jangan Berhenti Cari Pasangan!
Tidak lama setelah pertemuan antara Pompeo dan GP Ansor, Dubes Xiao Qian menegaskan bahwa Tiongkok merupakan sahabat tulus bagi dunia Muslim.
"(Kami, red) senantiasa teguh mendukung perjuangan adil rakyat Palestina," kata kepala perwakilan Tiongkok di Indonesia.
"Sebaliknya, Pemerintah AS justru menerbitkan Muslim Ban (larangan bagi Muslim untuk masuk AS), mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan revolusi berwarna di sejumlah negara Muslim, meluncurkan perang proksi, dan bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain," ujar Dubes Xiao.
Baca Juga: Perbedaan Angka Semakin Lebar, Penanganan Covid-19 Indonesia Ungguli Rata-rata Dunia
Ia melanjutkan kebijakan luar negeri AS justru jadi penyebab ketidakstabilan, konflik, perpecahan, dan "penderitaan berkepanjangan bagi dunia Muslim".
Terkait isu di Xinjiang, seorang pengurus Nahdlatul Ulama mengatakan banyak informasi mengenai keadaan masyarakat Muslim Uighur bias karena terjebak oleh konflik AS dan Tiongkok.
Menurut dia, seluruh pihak, salah satunya masyarakat Muslim di Indonesia, membutuhkan akses informasi yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.
Baca Juga: Chanyeol EXO Terjerat Kontroversi dan Agensi Tak Beri Klarifikasi, Penggemar: Kami Selalu Bersamamu
"Yang kita butuhkan sekarang adalah akses terhadap informasi yang faktual, dan kami menuntut semua pihak, Amerika maupun Tiongkok, untuk jujur dalam hal ini," kata Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, Kamis.
Ia menekankan NU tidak akan diam jika ada bukti pelanggaran HAM terhadap masyarakat Muslim Uighur di Xinjiang.***