Network
PR PANGANDARAN - Tiongkok telah memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan langkahnya di jalur yang salah dan berbahaya atas hubungannya dengan Taiwan karena ketegangan antara dua negara adidaya terus meningkat.
Pemerintahan Trump telah membuat marah Beijing dalam beberapa bulan terakhir dengan menyetujui kesepakatan senjata bernilai miliaran dolar dengan Taiwan dan mengirim pejabat AS ke negara pulau itu.
Kesepakatan itu, yang dilaporkan bernilai sekitar $ 7 miliar (sekira Rp99 Triliun kurs Rp14 ribu), datang satu tahun setelah AS menyetujui kesepakatan senjata $ 8 miliar (sekira Rp113 triliun) lagi dengan Taiwan.
Baca Juga: Studi Baru Covid-19: Ilmuwan Sebut Virus Corona Dapat Masuk ke Otak Lewat Hidung, Ini Penjelasannya
Posisi keras Donald Trump di Tiongkok telah melibatkan upaya untuk menghalangi aktivitas militer di Laut Tiongkok Selatan.
Berbicara pada jumpa pers pada hari Senin, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying mengeluarkan ‘pesan tegas’ kepada AS.
Dilansir dari Express Ms Hua mendesak AS untuk berhenti menjual senjata ke Taiwan atau memiliki hubungan militer dengan Taiwan dan segera menghentikan langkahnya ke jalan yang salah dan berbahaya.
Baca Juga: Kalah Telak Lawan Joe Biden, Pendukung Trump Minta Donasi untuk Menggugat Dikembalikan Utuh
“Kami juga sekali lagi memberikan pesan tegas kepada otoritas Taiwan bahwa 'kemerdekaan Taiwan' adalah jalan buntu,” tambahnya.
“Upaya dan tindakan untuk mencari gangguan eksternal dan menggunakan persenjataan untuk menolak reunifikasi pasti gagal,” katanya.
Taiwan telah menyatakan keprihatinan bahwa mereka akan kehilangan dukungan penting AS dalam kebuntuan mereka melawan Beijing di wilayah tersebut di bawah pemerintahan Joe Biden.
Baca Juga: Bikin Keluarga Khawatir, Pria 21 Tahun yang Dikira Telah Meninggal Ternyata Hanya Tertidur Pulas
Negara itu dalam siaga tinggi tahun ini karena Beijing menjadi semakin agresif dengan latihan militer di daerah tersebut.
Tiongkok juga melakukan latihan militer ekstensif yang mensimulasikan invasi habis-habisan ke Taiwan, di pulau-pulau dekat negara di Laut Tiongkok Selatan, pada bulan Oktober.
Kesepakatan senjata AS-Taiwan, yang dipandang oleh Beijing sebagai ancaman bagi kedaulatan mereka, termasuk Sistem Pertahanan Pesisir Harpoon buatan Boeing, artileri roket, sensor, dan rudal.
Baca Juga: Sentil Rizky Billar 'Naik Kuda Pakai Baju', Lutfi Agizal Kembali Dibanjiri Komentar Negatif
Ini memicu tanggapan marah dari presiden Tiongkok Xi Jinping yang mengatakan kepada pasukan di pangkalan militer untuk mengerahkan semua pikiran dan energi mereka untuk mempersiapkan perang.
Tiongkok memberi sanksi kepada perusahaan pertahanan AS Lockheed Martin, Boeing Defense, Space and Security, dan Raytheon sebagai pembalasan, sementara menolak untuk mengesampingkan penargetan ‘individu dan entitas’ lainnya.
Robert O’Brien, penasihat keamanan nasional AS, telah memperingatkan reaksi ‘seluruh dunia’ jika Tiongkok menggunakan kekuatan militer di Taiwan.
Dia berbicara minggu lalu saat Tiongkok mengancam ‘tanggapan yang sah dan perlu’ kepada laksamana Angkatan Laut AS yang mengunjungi negara pulau itu.
Baca Juga: Kesal karena Berat Badan Cepat Naik? Berikut 5 Hal yang Wajib Dihindari Agar Diet Tidak Gagal
"Saya tidak bisa membayangkan apa pun yang akan menyebabkan reaksi yang lebih besar terhadap Tiongkok dari seluruh dunia jika mereka mencoba menggunakan kekuatan militer untuk memaksa Taiwan,” kata Mr O'Brien mengatakan kepada wartawan.
Sementara itu AS meluncurkan Undang-Undang Perjalanan Taiwan pada 2018 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979, yang memungkinkan pejabat AS mengunjungi negara itu tanpa batasan dan sebaliknya.
Kunjungan Keith Krach, tokoh pejabat senior AS untuk pertumbuhan ekonomi, energi dan lingkungan, ke Taiwan pada bulan September memicu tanggapan marah dari Tiongkok, begitu pula kunjungan dari sekretaris kesehatan AS Alex Azar pada bulan Agustus.
Baca Juga: Jadi Pemenang Kategori ‘Tergombali’ di OVJ Award, Najwa Shihab Pamer Joget ‘Tarik Sis Semongko’
AS juga dikatakan memasukkan perusahaan Tiongkok ke daftar hitam atas dugaan hubungan militer.
Reuters melaporkan pada hari Senin Tiongkok National Offshore Oil Corp (CNOOC), perusahaan minyak terbesar ketiga negara itu, akan ditambahkan ke daftar perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.
Ini dirancang untuk mencegah perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya untuk membeli dan menjual saham.
Rencana tersebut dipandang sebagai upaya oleh Presiden Donald Trump untuk mempertahankan posisi garis keras di Beijing.***
Artikel Rekomendasi