Network
PR PANGANDARAN - Ada fakta menarik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan fakta bahwa calon kepala daerah (cakada) perempuan tenyata lebih kaya dibandingkan laki-laki.
Hal tersebut berdasarkan Laporan analisis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah (cakada) tahun 2020 yang dilakukan oleh KPK.
Baca Juga: Klaim Penipuan Suara Biden 288 Ribu Dibongkar Organisasi AS, Salah Satu Tersangkanya Sopir Truk
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan fakta tersebut dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta pada Jumat, 4 Desember 2020.
"Berdasarkan hasil perbandingan nilai harta kekayaan cakada tahun 2020 menunjukkan bahwa cakada perempuan mencatatkan rata-rata harta kekayaan mencapai Rp12,73 miliar atau 22 persen lebih tinggi dibanding rata-rata harta kekayaan cakada laki-laki," kata Pahala, seperti dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari laman Antara pada Jumat, 4 Desember 2020.
Kepemilikan harta tertinggi yang mencapai Rp73,74 miliar tercatat dimiliki oleh Calon Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Suprianti Rambat.
Baca Juga: Artis Senior Iyut Bing Slamet Digerebek karena Sabu dan Menangis Histeris saat Diamankan Polisi
Sementara kepemilikan harta terendah, yaitu Rp15 juta, tercatat dimiliki oleh calon bupati Nabire, Papua, Yufinia Mote.
Total harta tersebut lebih banyak dimiliki oleh cakada perempuan yang merupakan seorang pengusaha, selebihnya yaitu dari birokrat dan legislatif.
Padahal, jika dilihat dari jumlah keseluruhan cakada, Pilkada 2020 ini lebih banyak diikuti oleh cakada laki-laki dengan 1.315 orang (89,09 persen). Sementara cakada perempuan hanya 161 orang (10,91 persen).
Baca Juga: Sebut Masakan Asia 'Kotor', Instagram Kontestan Masterchef Ini Diserang Netizen: Itu Makanan Kita!
"Disparitas harta kekayaan cakada perempuan lebih sempit dibanding harta kekayaan cakada laki-laki yang mencatatkan nilai harta tertinggi yaitu Rp674,23 miliar dan nilai harta terendah sebesar minus Rp3,55 miliar," tutur Pahala.
Kendati demikian, lanjut Pahala, indikator kemampuan pendanaan pilkada cakada perempuan tidak hanya bergantung pada total harta kekayaan yang dimiliki mereka.
Pahala menjelaskan bahwa total harta yang dilaporkan kepada KPK melalui LHKPN tersebut termasuk harta tidak bergerak, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, harta kas dan setara kas, dan harta lainnya yang kemudian dikurangi dengan utang yang dimiliki mereka.
Baca Juga: Usai Ngevlog Perjuangan Keras Lawan Covid-19, Komedian Asal Los Angeles Ini Meninggal Dunia
Hasil penelitian dan survei yang telah dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa biaya pilkada untuk bupati/wali kota berkisar mencapai Rp20-30 miliar. Sementara untuk gubernur berkisar mencapai Rp20-100 miliar.***
Artikel Rekomendasi