Network
PR PANGANDARAN - Hampir setengah dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB berencana untuk mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara selama pertemuan tertutup pada Jumat - sebuah langkah yang mungkin membuat marah Pyongyang - setelah Rusia dan Tiongkok keberatan kepada publik.
Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Republik Dominika, dan Estonia mengatakan kepada rekan-rekan dewan bahwa mereka akan mengangkat implikasi dari "pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap rakyatnya di Korea Utara atas perdamaian dan keamanan internasional," menurut email yang dilihat oleh Reuters pada kamis.
Awalnya, mereka meminta pengarahan publik tentang masalah ini (HAM di Korea Utara) oleh pejabat hak asasi manusia PBB, namun diplomat mengatakan Rusia dan Tiongkok keberatan.
Baca Juga: Netizen Singgung Soal Haikal Hassan, Tagar Boikot JNE Jadi Trending di Twitter, Ada Apa?
Sementara itu, perwakilan PBB Tiongkok, Rusia dan Korea Utara tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters, antara 2014 dan 2017 Dewan Keamanan mengadakan pertemuan publik tahunan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara.
Pada tahun 2018, dewan tersebut tidak membahas masalah tersebut di tengah upaya yang gagal oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump untuk bekerja menuju denuklirisasi Pyongyang.
Baca Juga: Masih Jadi Tantangan Indonesia, Komnas HAM Serukan Tidak Boleh Ada Kekerasan dan Perlakuan Tak Adil
Tahun lalu setidaknya delapan anggota dewan mendorong pertemuan tentang pelanggaran hak asasi manusia, memicu Pyongyang memperingatkan mereka akan menganggap langkah seperti itu sebagai "provokasi serius" yang akan "ditanggapi dengan kuat."
Artikel Rekomendasi