Network
PR PANGANDARAN – Perusahaan kosmetik besar di Jepang terancam di boikot setelah CEO perusahaannya menghina warga Korea.
Yoshiaki Yoshida CEO DHC menulis komentar hinaan tersebut pada situs web perusahaan saat menyerang saingannya Suntory, produsen minuman yang bersaing dengan DHC di sektor suplemen kesehatan.
“Untuk beberapa alasan, model yang disewa untuk iklan Suntory hampir semuanya adalah Korea-Jepang. Jadi itu kenapa mereka diejek di Internet sebagai ‘Chontory,” tulisnya dikutip oleh PikiranRakyat-Pangandaran.com.
Baca Juga: Parah! Dua Pilot Negara Ini Diperiksa Polisi Gegara Terbangkan Jet 'Gambar Kelamin Pria di Langit'
Chon adalah istilah yang digunakan untuk merendahkan orang Korea di Jepang, yang dianggap diskriminatif.
Yoshida lalu melanjutkan komentarnya jika karyawan DHC semuanya adalah orang Jepang asli.
Diskriminasi terhadap orang Korea di Jepang telah berlangsung selama beberapa dekade, hal ini dilatarbelakangi oleh ketegangan antara Seoul dan Tokyo yang berkaitan dengan sejarah pada masa perang.
Baca Juga: Orang Tua Tak Sadar Nyawa Putrinya Terancam, Anak Berusia 2 Tahun Meregang Nyawa di Tangan Pengasuh
Sebenarnya komentar itu ditulis bulan lalu tapi baru minggu ini menjadi heboh yang menyebabkan kemarahan di antara banyak pengguna Twitter Jepang.
Mereka ramai-ramai menggunakan tagar ‘Saya tidak lagi membeli produk dari DHC yang diskriminatif.’
Perusahaan, yang beroperasi di Korea Selatan, Amerika Serikat, Taiwan, dan Inggris itu tidak segera memberi tanggapan atas kehebohan yang terjadi.
Baca Juga: Cek Fakta: TKA Tiongkok dan TKI Dikabarkan Baku Hantam Gegara Beda Upah Buruh, Ini Faktanya
“Saya tidak bisa lagi mempercayai produk perusahaan semacam itu. Saya menentang diskriminasi!” tulis salah satu pengguna Twitter.
“Tidak bisakah mereka melakukan bisnis tanpa mendiskriminasikan minoritas, konsumen, dan perusahaan lain? Saya akan menolak perusahaan yang seperti itu,” tulis pengguna lain.
Jepang memiliki undang-undang yang melarang melakukan ujaran kebencian tapi seorang pejabat kementerian kehakiman mengatakan pihaknya hanya akan melakukan intervensi jika pengaduan resmi diajukan.***
Artikel Rekomendasi