Network
Twitter diblokir di Tiongkok tetapi telah dirangkul oleh media dan diplomat pemerintah Tiongkok, banyak dari mereka telah menggunakan platform tersebut untuk secara agresif mempertahankan posisi Tiongkok dalam apa yang kemudian dikenal sebagai diplomasi "Prajurit Serigala".
“Kami telah mengambil tindakan pada Tweet yang Anda rujuk karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi, yang menyatakan: Kami melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, disabilitas, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis,” kata juru bicara Twitter pada hari Kamis, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters.
Baca Juga: Tak Temukan Pelanggaran dalam Kasus Raffi Ahmad, Polisi Hentikan Penyelidikan
Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, yang bergabung dengan Twitter pada Juni 2019, tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan pada pengarahan reguler pada hari Kamis bahwa pihaknya bingung dengan langkah Twitter.
“Ada banyak laporan dan informasi yang berkaitan dengan Xinjiang yang menentang Tiongkok. Ini adalah tanggung jawab kedutaan kami di AS untuk mengklarifikasi fakta,” katanya.
Baca Juga: Kontak Erat dengan Pasien Covid-19, Gisel Kembali Mangkir dari Wajib Lapor Hari Ini
“Kami berharap mereka tidak menerapkan standar ganda dalam masalah ini. Kami berharap mereka dapat melihat apa yang benar dan benar dari informasi yang salah tentang masalah ini," ujarnya.
Tiongkok telah berulang kali menolak tuduhan pelecehan di Xinjiang, di mana panel PBB mengatakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp.
Tahun lalu, sebuah laporan oleh peneliti Jerman Adrian Zenz yang diterbitkan oleh lembaga think tank Jamestown Foundation yang berbasis di Washington menuduh Tiongkok menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana yang memaksa terhadap minoritas Muslim. Tiongkok mengatakan tuduhan itu tidak berdasar dan salah.
Artikel Rekomendasi