Network
Sedangkan menilik dari sanksinya, Pompeo dan 28 pejabat lainnya dinilai Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah merencanakan, mengampanyekan, dan meluncurkan kebijakan yang mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.
Atas tuduhan yang disematkan itu, Pemerintah Tiongkok tegas melarang seluruh bekas pejabat dan anggota keluarga langsung mereka masuk Tiongkok, bahkan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan kelompok itu juga dilarang berbisnis di Tiongkok.
Adapun Pompeo jelang hari-hari terakhir masa jabatannya, langsung menjatuhkan banyak sanksi untuk Tiongkok, bahkan menyebut Negeri Tirai Bambu itu telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap umat Islam etnis Uighur.
Baca Juga: Jack Ma Menghilang Tiga Bulan dari Publik, Kini Muncul Sampaikan Pidato ke 100 Guru Desa
Kemudian Antony Blinken yang ditunjuk Biden sebagai pengganti Pompeo, ternyata setuju dengan penilaian pendahulunya.
Di hadapan anggota Senat AS, Blinken menyatakan bahwa Tiongkok tidak diragukan lagi menjadi tantangan buat AS, sehingga ini menjadi dasar kuat untuk membentuk kebijakan yang didukung oleh dua partai di AS untuk menghadapi Beijing.
Saat Pompeo memberi rentetan sanksi kepada negaranya, Tiongkok berulang kali membantah tuduhan pihaknya terlibat pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.
Baca Juga: Chef Juna Terbaring Lemah di RS dengan Infusan di Tangan: DAMNCOVID-19!
"Upaya Pompeo ini tidak ada artinya, itu hanya lembaran-lembaran kertas," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
"Politisi AS ini terkenal suka berbohong dan menipu dan dia menjadikan dirinya bahan tertawaan," kata juru bicara itu.
Artikel Rekomendasi