AS Tidak Bisa Bantu Palestina Sendirian, PM Shtayyeh Sebut Regional Harus Ikut Jadi Mediator ke Israel

PR PANGANDARAN - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh memuji keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang mengizinkan penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan faksi Palestina.

Melansir dari France 24, Shtayyeh pun mendesak kepala jaksa pengadilan untuk segera membuka penyelidikan resmi, mencatat bahwa itu akan menjadi langkah penting menuju pengakuan internasional atas Palestina sebagai sebuah negara.

Shtayyeh melakukan wawancara dengan France 24 hanya beberapa hari setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi di Wilayah Palestina.

Baca Juga: Pesan Menohok Ayah Putri Delina Soal Pacaran dengan Jeffry Reksa, Sule: Jangan Terlalu Cinta!

Dengan demikian, ini membuka jalan bagi penyelidikan kriminal terhadap kemungkinan kejahatan perang atau kekejaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Shtayyeh menekankan bahwa Israel penyerang utama.

Dia juga menyatakan keyakinannya, setelah kontak pertamanya dengan pemerintahan Biden, bahwa AS akan segera membuka kembali biro diplomatik Palestina di Washington serta konsulat AS di Yerusalem Timur dan akan melanjutkan bantuan kepada Palestina.

Namun Shtayyeh mengakui bahwa pemerintahan AS yang baru tidak mungkin membatalkan keputusan pemerintahan Trump untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Baca Juga: Israel Belum Mendapat Perhatian AS, Seolah Diperlakukan Berbeda sejak Pelantikan Biden Bulan Lalu

Inilah sebabnya, klaim Shtayyeh, proses perdamaian yang nyata tidak dapat dimediasi hanya oleh AS dan keterlibatan internasional yang lebih luas diperlukan untuk menghasilkan solusi dua negara.

Artinya upaya tersebut, kata dia, juga harus melibatkan pemain regional seperti Yordania dan Mesir, serta Eropa, Rusia, dan Tiongkok.