Mesir Jadi Penengah Rekonsiliasi Para Pemimpin Faksi Palestina, Jelang Pemilihan Pertama Setelah 15 Tahun

PR PANGANDARAN - Pemungutan suara terakhir Palestina terjadi pada 2006 silam yang berakhir dengan kemenangan mengejutkan oleh Hamas dalam pemilihan parlemen pertamanya, tetapi setelah 15 tahun berlalu, kini pemilihan pertama akan kembali digelar untuk mendapatkan para parlemen dan presiden berikutnya.

Untuk menyambut pemilihan pertama setelah 15 tahun itu, kini para pemimpin faksi Palestina yang bersaing memulai pembicaraan rekonsiliasi yang ditengahi Mesir di Kairo pada Senin, 8 Februari 2021.

Rekonsialiasi yang ditengahi Mesir itu, bukan hanya untuk menyambut pemilihan pertama setelah 15 tahun, tetapi juga untuk mencoba menyembuhkan perpecahan internal Palestina yang sudah lama ada.

Baca Juga: Isu Muslim Uighur 'Dijual' Demi Ditukar Vaksin Covid-19, Turki dan Tiongkok Kompak Membantah

Melansir dari The Jerusalem Post, Mesir telah mencoba dengan sia-sia selama 14 tahun untuk mendamaikan faksi nasionalis Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Fatah dan saingan beratnya Hamas, gerakan Islam bersenjata yang menentang perundingan apapun dengan Israel.

Terbukti selama 15 tahun terakhir, tidak ada pemilu Palestina yang diadakan di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Selain Hamas dan Fatah, diperkirakan ada sekitar selusin faksi lain yang terwakili dalam pembicaraan Kairo. Di antara mereka yang diundang adalah Jihad Islam, sebuah kelompok militan yang memboikot pemilu 1996 dan 2006 dan, menurut sumber-sumber Palestina, sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan ikut serta tahun ini.

Baca Juga: Nekat Pakai Lem Kayu di Rambutnya sebagai Pengganti Hairspray, Tiktoker Tessica Brown Siap Tuntut Gorilla Glue

Tapi seperti ketidakpercayaan antara saingan yang masalah dalam agenda termasuk dasar-dasar pemilu seperti bagaimana tempat pemungutan suara akan dijaga dan bagaimana pengadilan akan memutuskan sengketa pemilu.

Ada keraguan yang meluas bahwa pemilu bahkan akan terjadi, karena banyak orang Palestina percaya bahwa mereka pada dasarnya 'pemilihan' hanya upaya Abbas untuk menunjukkan kredensial demokratisnya kepada pemerintahan baru Presiden Joe Biden, dengan siapa Abbas ingin mengatur ulang hubungan setelah mereka mencapai titik terendah baru di bawah Presiden Donald Trump.