Sebuah media pemberitaan setempat, ketika undang-undang itu disahkan pada Mei tahun lalu, warga Tiongkok mengkritik pemerintah pusat lantaran dianggap telah mencampuri urusan pribadi warganya.
Lebih dari 600 juta komentar diposting online menggunakan hashtag "menentang perceraian periode pendinginan".
Komentar itu bahkan menjadi topik trending teratas online, dengan pengguna internet yang ingin tahu apakah orang Tiongkok tidak lagi memiliki kebebasan untuk bercerai sesuai pilihan mereka.
Statistik menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Tiongkok telah meningkat dari 0,96 perceraian per 1.000 orang pada tahun 2000 menjadi 3,36 pada tahun 2019.
Angka tersebut tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia-Pasifik.***
Artikel Rekomendasi