Network
PR PANGANDARAN – Seorang politisi Malaysia, diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita tersebab memiliki utang besar padanya.
Tindakan penganiayaan yang dilakukan politisi Malaysia ini diketahui lantaran korban memiliki utang kepadanya. Tak tanggung-tanggung utang itu disebut-sebut mencapai Rp700 juta rupiah.
Namun begitu, utang memanglah hal yang kerap kali menjadi sumber masalah bagi sebagian orang. Inilah yang kemudian membuat orang-orang menjadi mudah melakukan penganiayaan, termasuk pada politisi Malaysia itu.
Hal serupa pula yang terjadi dengan politisi asal Malaysia ini yang kemudian memilih menganiaya korban yang berhutang padanya.
Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari World of Buzz, politisi asal Malaysia itu diketahui menganiayanya ketika berada di rumah korban.
Diketahui politisi Malaysia itu bergelar ‘Datuk’. Gelar ‘Datuk’ ini sendiri merujuk kepada penghormatan yang diberikan langsung oleh Sultan atau Raja.
Artinya politisi Malaysia yang terlibat ini merupakan orang yang terhormat di sana.
Baca Juga: Diberi Uang Tunai Usai Menang Lawan Dewa Kipas, Irene Sukandar: Setara Medali Emas SEA Games
Lebih lanjut, petugas polisi sedang melacak saksi-saksi yang terkait dengan politisi bergelar 'Datuk' tersebut.
Hal ini dilakukan untuk membantu penyidikan kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan di sebuah rumah di Taman Melawati, Malaysia.
Menurut Sinar Harian, seorang sumber menceritakan bahwa Datuk dan istrinya diduga pernah berkunjung dan bermalam di rumah korban dan suaminya antara Juli hingga 15 Agustus 2020.
Lebih lanjut diketahui pula bahwa suami korban adalah teman dari istri Datuk.
Korban pada awalnya tidak membuat laporan polisi atas kejadian tersebut karena mengkhawatirkan suaminya dan keselamatannya.
Lebih lanjut korban mangatakan bahwa tersangka memiliki pistol dan memiliki temperamen yang buruk.
"Korban juga diduga berhutang sebesar Rp704 juta kepada tersangka untuk urusan bisnis," ujarnya.
Baca Juga: Kelewat Tajir, Inul Daratista Undang Chef demi Anaknya yang Ingin Makan di Rumah
Sementara itu, Mohamad Farouk membenarkan bahwa laporan polisi telah dibuat pada 16 Maret.
Lebih lanjut permasalahan ini juga dalam proses penyelidikan atas tuntutan berdasarkan Pasal 354 KUHP.***
Artikel Rekomendasi