Network
PR PANGANDARAN - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar, serta mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
PBB mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.
"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener kepada Majelis Umum setelah pemungutan suara.
"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit," ungkapnya, seperti dilansir dari Reuters.
Beberapa negara yang abstain mengatakan krisis adalah masalah internal Myanmar, yang lain tidak berpikir resolusi itu akan membantu.
Sementara beberapa negara mengeluh itu tidak cukup mengatasi penderitaan Muslim Rohingya sekitar empat tahun setelah tindakan keras militer memaksa hampir satu juta orang untuk melarikan diri dari Myanmar.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Sabtu, 19 Juni 2021: Nino dan Elsa Akhirnya Dapat Karma dari Andin
Uni Eropa Duta Besar PBB Olof Skoog mengatakan resolusi PBB mengirimkan pesan yang kuat, "Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan isolasi di mata dunia."
Artikel Rekomendasi