Network
Baca Juga: Sempat Dikira Orang Gila, Jung Kyung Ho 'Hospital Playlist 2' Akui Pernah Dilaporkan ke Polisi
Di Jakarta misalnya, 6,6 juta dari 8,8 juta populasi target telah menerima suntikan pertama mereka. Lebih dari 2 juta orang di ibu kota telah sepenuhnya divaksinasi.
Sementara di Malang, dari target 1 juta penduduk, baru 239.000 orang yang mendapatkan vaksin pertama, 64.000 di antaranya telah divaksinasi lengkap.
Husnul Muarif, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, mengatakan awalnya kota itu berencana untuk memvaksinasi 20.000 orang per hari, tetapi harus mengurangi upaya vaksinasinya karena persediaan yang menipis.
“Kami hanya memiliki stok 43.000 dosis. Itu hanya cukup untuk satu minggu. Kami minta lebih ke pemerintah pusat tapi sejauh ini belum ada pengiriman lebih lanjut,” katanya kepada media setempat, Senin.
Baca Juga: Lirik Lagu Your Sign - SHAX, Tea Party, Sparkling, La Lima (OST Imitation) dan Terjemahan Bahasa Indonesia
Penyebaran cepat varian Delta telah menyebabkan lonjakan permintaan vaksinasi di seluruh Indonesia, kata para pejabat. Terkadang, lonjakan tersebut membuat otoritas kesehatan setempat lengah.
Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kendari di Provinsi Sulawesi Barat Daya termasuk di antara kota-kota di Indonesia yang harus menunda program vaksinasinya karena pasokan vaksin yang semakin menipis.
Dr Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan mengakui sebagian besar distribusi vaksin masih terfokus di pulau Jawa dan Bali.
Jawa adalah pulau terpadat di negara di mana 56 persen penduduk Indonesia tinggal. Adapun Bali, para pejabat mempercepat upaya vaksinasi dalam upaya untuk membuka kembali pulau yang bergantung pada pariwisata untuk turis internasional.
Baca Juga: Stonehenge Bakal Jadi Situs Inggris Berikutnya yang Dilucuti dari Status Warisan Dunia
“Jawa dan Bali melihat peningkatan besar dalam kasus yang dikonfirmasi karena varian Delta. Itulah sebabnya kami memprioritaskan kedua pulau itu,” katanya kepada CNA. Mdm Tarmizi juga merupakan juru bicara program vaksinasi nasional.
Jawa dan Bali hingga saat ini berada di bawah apa yang disebut Penerapan Darurat Pembatasan Kegiatan Umum atau PPKM Darurat untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut telah dilonggarkan di beberapa daerah di kedua pulau tersebut.
Sekitar 2,5 juta orang atau 84 persen dari 3 juta populasi target di Bali telah menerima suntikan pertama mereka. Sebanyak 660.000 orang atau 22 persen dari populasi target telah divaksinasi lengkap.
Ketua DPR Puan Maharani menyerukan pemerintah untuk mengatasi distribusi vaksin yang tidak merata.
Baca Juga: BTS Jadi Perwakilan Korsel di Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, Saluran TV MBC Tuai Pujian ARMY
“(Pemerintah) tidak bisa membiarkan semangat masyarakat untuk melakukan vaksinasi di beberapa daerah berkurang karena vaksin tidak tersedia (untuk mereka),” katanya dalam keterangannya, Rabu, 21 Juli 2021.
Ibu Anggraeni, warga Malang, mengaku iri dengan teman-temannya di Jakarta.
“Kondisi di Malang dan Jakarta seperti siang dan malam. Di Jakarta, terdapat banyak pusat vaksinasi. Anda dapat mendaftar menggunakan aplikasi atau situs web terintegrasi tanpa repot mendaftar (dengan pusat vaksinasi yang berbeda) satu per satu. Anda bahkan bisa mendapatkan vaksinasi di pusat perbelanjaan.
“Antusiasme masyarakat (untuk divaksinasi) sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan suplai yang cukup dari pemerintah. Dan itu terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Saya merasa bahwa orang-orang yang tidak berada di Jakarta seperti saya didiskriminasi," katanya.
Baca Juga: Link Live Streaming Ikatan Cinta 24 Juli 2021: Sisa 3 Hari Kebebasan Elsa, Nino Bantu Keluarkan Mama Sarah
Birokrasi Yang Rumit
Seperti banyak kota lain, sebagian besar pusat vaksinasi di Malang hanya menerima mereka yang dapat membuktikan bahwa mereka tinggal di kota, halangan utama bagi Ibu Anggraeni yang baru saja pindah dari Jakarta ke Malang. Kartu identitasnya masih mencantumkan alamat lamanya di Jakarta.
Dinas Kesehatan Kota mengatakan, karena pasokan vaksin terbatas, mereka memprioritaskan mereka yang memiliki kartu identitas yang dikeluarkan Malang atau mereka yang membawa surat pengesahan dari RT masing-masing, memverifikasi bahwa mereka memang penduduk kota.
Birokrasi yang sama juga diberlakukan di kota-kota lain. Jakarta juga mewajibkan pelamar untuk memiliki kartu identitas lokal atau surat rekomendasi dari kepala RT jika ingin disuntik di fasilitas yang dikelola oleh kota.
Baca Juga: Cerita di Balik Pemberian Nama 'Onsu' Milik Ruben Onsu: Papa Chinese, Nyokap Arab
“Ada terlalu banyak birokrasi untuk sesuatu yang penting bagi kehidupan dan kesejahteraan kita,” kata Putri Dian Sari, warga Surabaya, Jawa Timur.
“Itu membuatmu bertanya-tanya. Pemerintah dapat mengalokasikan banyak uang untuk menyelenggarakan pemilu dengan tempat pemungutan suara di mana-mana dan mematahkan hambatan birokrasi dengan membiarkan orang memilih di mana pun mereka merasa nyaman. Mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama untuk vaksinasi,"ujarnya.
Pemerintah pusat telah berusaha memerangi masalah ini dengan menghilangkan persyaratan tersebut di 51 pusat vaksinasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan yang hanya tersedia di kota-kota besar. Malang, misalnya, memiliki salah satu fasilitas tersebut. Jakarta memiliki 11.
Baca Juga: Kronologi Keluarga Pasien Covid-19 Diduga Menusuk Nakes, Ngamuk hingga Tolak Dikuburkan dengan Prokes
“Itu membuatmu bertanya-tanya. Pemerintah dapat mengalokasikan banyak uang untuk menyelenggarakan pemilu dengan tempat pemungutan suara di mana-mana dan mematahkan hambatan birokrasi dengan membiarkan orang memilih di mana pun mereka merasa nyaman. Mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama untuk vaksinasi?”
Pemerintah pusat telah berusaha memerangi masalah ini dengan menghilangkan persyaratan tersebut di 51 pusat vaksinasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan yang hanya tersedia di kota-kota besar. Malang, misalnya, memiliki salah satu fasilitas tersebut. Jakarta memiliki 11.***
Artikel Rekomendasi