Ditindas, Disiksa hingga Dibunuh, Muslim Khasmir 'Berdarah', PBB Desak India Selidiki Tanpa Memihak

- 9 Juli 2020, 13:07 WIB
Orang-orang Tibet di pengasingan dan warga India setempat membakar bendera nasional Tiongkok selama protes di Dharmsala, India, Jumat, 19 Juni 2020. India mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya menggunakan saluran diplomatik dengan Tiongkok untuk mengurangi ketegangan militer di daerah perbatasan Himalaya yang terpencil tempat 20 Tentara India terbunuh minggu ini.*
Orang-orang Tibet di pengasingan dan warga India setempat membakar bendera nasional Tiongkok selama protes di Dharmsala, India, Jumat, 19 Juni 2020. India mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya menggunakan saluran diplomatik dengan Tiongkok untuk mengurangi ketegangan militer di daerah perbatasan Himalaya yang terpencil tempat 20 Tentara India terbunuh minggu ini.* /AP Photo/Ashwini Bhatia/

PR PANGANDARAN - Dugaan penyiksaan dan pembunuhan sejumlah pria Muslim di Jammu-Khasmir India telah mencuat sejak Januari 2019 lalu.

Namun kasus penindasan kaum minoritas ini hilang bak ditelan bumi. Hingga kini empat pelapor PBB mendesak untuk melakukan penyelidikan mendalam kehidupan Muslim disana.

Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari situs Andalou Agency, para pelapor menyatakan kekhawatiran mendalam atas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tersebut.

Baca Juga: Siswa SMP dan SMA Masuk Sekolah 13 Juli 2020 Lantaran Dianggap Lebih Paham Protokol Covid-19

Sementara itu, komisi Tinggi HAM PBB pekan ini telah mempublikasikan sebuah surat tertanggal 4 Mei 2020, dimana berisi keluhan pelapor atas kekhawatiran memburuknya pelanggaran HAM disana.

"Kami tetap sangat prihatin dengan pelanggaran HAM yang sedang berlangsung," kata mereka.

Dengan agenda pengajuan penyelidikan Pemerintah India untuk dua wilayah yang menjadi pusat tempat tinggal Muslim, para pelapor khusus PBB terus mendesak Pemerintah India.

Baca Juga: Rusak Mental dan Fisik Prajurit Korsel Selama 40 Tahun, Kim Jong Un Wajib Bayar Denda Rp 506 Juta

Mereka berharap pemerintah tidak memihak terhadap semua tudingan pembunuhan sewenang-wenang dan penyiksaan serta menuntut para tersangka.

"Kami menyatakan keprihatinan serius terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dilaporkan selama penangkapan dan penahanan serta kematian para tahanan," jelasnya.

Halaman:

Editor: Ayunda Lintang Pratiwi

Sumber: Anadolu Agency


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x