Network
PR PANGANDARAN – Australia mengatakan pasukan khususnya dicurigai bertanggung jawab atas 39 pembunuhan di Afghanistan, karena pihaknya merilis laporan mengenai dugaan kejahatan perang yang dilakukan di negara Asia Selatan itu.
Perdana Menteri Scott Morrison pekan lalu memperingatkan laporan itu akan berisi berita yang berat bagi warga Australia".
Rilis laporan itu datang setelah Morrison berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Baca Juga: Dulu Pramugari Kini Penjual Sate Taichan, Video TikTok Inspiratif ala Martha 'Lawan Covid-19' Viral
"Perdana Menteri Australia mengungkapkan kesedihannya yang terdalam atas kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pasukan Australia di Afghanistan," tulis kantor Ghani di Twitter.
Nicola Gage dari Al Jazeera, melaporkan dari Canberra, mengatakan bahwa sementara kasus kriminal bisa memakan waktu bertahun-tahun, Angkatan Pertahanan Australia diharapkan untuk membentuk dana dalam memberikan kompensasi kepada keluarga para korban.
Penjaga kehormatan di Markas Besar Pertahanan sebelum dikeluarkannya penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Australia di Afghanistan.
Baca Juga: Menyerah karena Doa-doa Tidak Terkabul? Ternyata Ada 3 Cara Allah Swt Mewujudkan Keinginan Manusia
Militer Australia dikerahkan bersama pasukan dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya di Afghanistan setelah serangan 11 September 2001.
Pada tahun-tahun berikutnya, serangkaian laporan yang mengerikan muncul tentang perilaku unit pasukan khusus elitnya .
Mulai dari seorang tahanan yang ditembak mati untuk menghemat ruang di helikopter hingga pembunuhan seorang anak berusia enam tahun di sebuah penggerebekan rumah.
Baca Juga: Meski Sulit Bicara dan Makan, Sosok Bocah 7 Tahun Asal Italia Ini Berhasil Membuat Dunia Kagum
“Warga Afghanistan telah menunggu bertahun-tahun sampai laporan ini keluar. Dan mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan, "kata Elaine Pearson, direktur Human Rights Watch Australia yang menyerukan penuntutan cepat dan independen untuk pembunuhan yang disengaja dan berdarah dingin.
Pearson memberi tahu Al Jazeera bahwa dia setuju dengan keputusan Australia untuk mengejar keadilan melalui pengadilannya, bukan ICC. Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com
“ICC adalah pengadilan pilihan terakhir. Australia memang memiliki aturan hukum dan karenanya kasus-kasus ini harus dibawa ke pengadilan Australia. Orang harus diselidiki dan dimintai pertanggungjawaban, ”katanya dari kota Sydney.
Baca Juga: Diduga Ikut Terseret Kasus 'Kerumunan' Habib Rizieq, Ridwan Kamil Siap Penuhi Panggilan Polisi Besok
Kemudian ia melanjutkan bahwa campur tangan politik sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.
“Namun sayangnya, pengalaman dari negara lain, seperti Inggris, belum terlalu positif. Kami telah melihat kasus di mana investigasi telah dibuka dan kemudian ditutup karena campur tangan politik. Dan itulah mengapa sangat penting bahwa kantor penyelidik khusus Australia harus independen dari militer dan politisi dan perlu memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penyelidikannya. "
Diketahui Australia memiliki sekitar 1.500 tentara yang tersisa di Afghanistan.
Baca Juga: Jadi Polisi Wanita Pertama yang Diizinkan Pakai Jilbab, Zeena Ali: Saya Merasa Agama Muslim Dihargai
Amerika Serikat juga sedang diselidiki atas kemungkinan kejahatan perang di Afghanistan setelah ICC mengizinkan penyelidikan awal tahun ini.
Pengadilan juga akan menyelidiki tuduhan terhadap tentara Afghanistan dan pejuang bersenjata Taliban.***
Artikel Rekomendasi