PR PANGANDARAN – Segala upaya telah Indonesia lakukan untuk menangani pandemi Covid-19 dalam sektor ketenagakerjaan.
Dirjen Binalattas Budi Hartawan sekaligus panelis dalam high-level Ministerial Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN secara virtual pada Rabu, 16 September 2020.
Dia menjelaskan bahwa langkah berupa kebijakan tanggap (rapid policy responses) Covid-19 bertujuan membangun kembali kondisi positif dan fokus pada dasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.
Baca Juga: Gunting Bendera Merah Putih Gegara sang Anak Alami Gangguan Jiwa, Netizen: Soekarno Nangis Lihat Ini
“Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 T untuk penanggulangan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),”ujar Budi Hartawan.
Budi Hartawan menyampaikan bahwa dari jumlah Rp695,2 T tersebut jika dihitung secara rinci yaitu sebesar Rp87,55 T untuk anggaran kesehatan, Rp203,9 untuk anggaran perlindungan sosial, Rp120,61 T untuk insentif usaha, dan Rp123,46 T untuk sektor UMKM.
“Pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 T, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp106,11 T,” ujarnya.
Baca Juga: Khawatir Jabar Terpapar Covid-19 dari Jakarta, Kang Emil Imbau Warga Ibukota Tahan Liburan ke Puncak
Budi hartawan juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.
“Pandemi berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling parah adalah Provinsi Jawa Barat yang terdapat banyak kawasan, dan DKI Jakarta selaku pusat ekonomi Indonesia,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Budi hartawan mengatakan Kemnaker pada prinsipnya mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan ASEAN dalam meningkatkan HRD untuk kemajuan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi future of work dan dampak penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Di Balik Video Senior Bentak Maba yang Viral Ternyata Ma'ruf Amin Sempat Beri Wejangan pada UNESA
“Negara ASEAN perlu meningkatkan SDM melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan melalui pendidikan, dengan bekerja sama dengan sektor swasta, mitra sosial, industri, lembaga sosial maupun organisasi internasional untuk menjawab peluang dan tantangan dalam hal HRD,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Kesejahteraan Sosial, pemerintah Vietnam (MOLISA) bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat bertujuan untuk membahas dan mengesahkan roadmap HRD for the Chaging World Of Work.
“Sebelumnya juga sudah dibahas di tingkat pejabat senior bidang tenaga kerja dan bidang pendidikan pada tanggal 15 September 2020 secara virtual,” katanya.
Baca Juga: Cegah 10 Ribu Kematian Anak hingga Beroleh Vaksin Sepertiga Harga Pasar, Kemenkes RI Gandeng UNICEF
Dia menambahkan, jika Roadmap HRD for the Chaging World Of Work telah disahkan pada pertemuan tingkat Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan yang merupakan tindak lanjut dari ASEAN Declaration on the HRD for the Chahing of The World yang sudah diadopsi para tingkat Menteri ASEAN.
“Hal ini merupakan hasil kerja para Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan ASEAN sekaligus merupakan capaian Pemerintahan Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020,” ujarnya. ***