Khawatir Timbulkan Kebingungan, Erick Thohir Tegaskan Konsolidasi Vaksin Covid-19 di Bawah Kemenkes

- 1 Desember 2020, 20:42 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. /Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

PR PANGANDARAN - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan alasan konsolidasi vaksinasi Covid-19 tahap pertama di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal itu dilakukan dalam rangka menghindari kebingungan masyarakat terkait vaksinasi.

"Memang pada tahap pertama vaksinasi ini, alasan Perpres 99 Tahun 2020 mengonsolidasikan semua vaksinasi Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan baik keputusan jenis vaksin, distribusi, dan harga," kata Erick dalam seminar daring di Jakarta, Selasa, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Antara.

Baca Juga: Pengumuman Hasil Swab Tes Covid-19 Penting untuk Tracing, Moeldoko: Ini Bentuk Tanggung Jawab Moral

Erick menyebutkan mungkin ada pertanyaan apakah mungkin pihak swasta bisa impor vaksin sendiri. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan pada aspek keamanan.

"Kalau terlalu banyak distribusi vaksin yang tidak terkendali, dikhawatirkan nanti ketika vaksinasi Covid-19 dilaksanakan terjadi kebingungan berbagai jenis vaksin. Harganya juga nanti berbeda-beda." kata Erick Thohir.

Kebetulan Kementerian Kesehatan meminta Kementerian BUMN untuk menangani vaksinasi mandiri.

Baca Juga: Disebut 'Jual' Rafathar Demi Konten, Nagita Slavina Beberkan Perjuangan Menyusui sang Buah Hati

"Kendati demikian kembali kita bukan menara gading, sejak awal kita melibatkan pihak swasta. Nanti mungkin ada kebijakan lain tersendiri mungkin pada tahun 2022 atau 2023 ketika mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin, bukan tidak mungkin keterlibatan swasta dilebihkan yakni bisa mengimpor vaksin sendiri dengan berbagai merek," katanya.

Menurutnya, konsolidasi yang dilakukan untuk tahap pertama ini dilakukan untuk mengurangi kebingungan atau program satu data, maka penanganan impor vaksin hanya dilakukan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia mendapat kesempatan untuk memproduksi yang namanya vaksin Merah Putih ataupun vaksin multilateral, jadi vaksin kerjasama negara-negara di dunia.

Baca Juga: Diterpa Isu Nikah Settingan hingga Beda Agama, Penghulu Kiwil dan Eva Belisima Buka Suara

Oleh karena itu, KPCPEN telah bertemu dengan beberapa produsen yang bisa produksi vaksin dengan melibatkan Indonesia.

"Kita akan dijadikan hub untuk produksi vaksin," kata Erick Thohir.

Pada tahun 2022, Erick mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki kurang lebih 100 juta order vaksin yang harus diproduksi.

"Pada akhir 2021 kurang lebih terdapat 40 juta vaksin, sedangkan kalau kita melihat seperti vaksin Sinovac sendiri merupakan bahan baku yang harus kita produksi sendiri," ujar Erick.***

Editor: Nur Annisa

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah