Network
PR PANGANDARAN - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah disahkan oleh Persiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Antara, biaya pengurusan surat izin mengemudi (SIM) bagi masyarakat tak mampu bisa gratis.
Dalam aturannya, pemerintah memberi kemudahan bagi masyarakat tertentu mendapatkan layanan publik secara gratis. Adapun salah satu layanan publik tersebut yaitu masyarakat tersebut bisa membuat dan perpanjang surat izin mengemudi (SIM) secara gratis.
Baca Juga: MYD Hadir Penuhi Panggilan Polisi, Gisel Malah Mangkir Berdalih Jemput Gempi Pulang Liburan
"Langkah presiden membuka ruang biaya pengurusan SIM untuk masyarakat tidak mampu gratis merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Kebijakan semacam ini harus diperbanyak," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Dalam bagian penjelasan PP itu menjelaskan soal siapa saja masyarakat yang berhak dapat "pertimbangan tertentu" demi memperoleh layanan membuat dan perpanjang SIM gratis sebagaimana tertera pada pasal 7 ayat (1) tersebut.
Golongan masyarakat yang bisa mendapatkan layanan membuat dan perpanjang SIM gratis terdiri dari tujuh kelompok antara lain:
Baca Juga: Bayi Adopsi Tewas Disiksa Orang Tua, Selebriti Korea Selatan Berkabung Ramaikan Tagar #SorryJungin
1. Penyelenggaraan kegiatan sosial;
2. Kegiatan keagamaan;
3. Kegiatan kenegaraan;
4. Pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar;
5. Masyarakat tidak mampu;
6. Mahasiswa/pelajar;
7. Pelaku dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Terdapat 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi dan penerbitan STNK.
Baca Juga: Terungkap Alasan Teddy Usik Hidup Keluarga Sule, Denny Darko: Ada Unsur Sakit Hati dan Iri
Layanan membuat dan perpanjang SIM gratis tersebut dikuatkan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat (1) PP tersebut yang berbunyi: (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0 % (nol persen).
Penjelasan, memuat informasi tentang layanan lain yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0 (nol persen) antara lain jenis PNBP berupa penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).***
Artikel Rekomendasi