Maka dari itu, Sekretaris DPW PKS Jabar meminta pemerintah pusat untuk mengoptimalkan program dengan menyeluruh.
“Bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi, juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu per bulan,” ungkapnya.
Baca Juga: [KABAR GEMBIRA] Kartu Prakerja Gelombang 9 Resmi Dibuka, Simak dan Ikuti 3 Langkah Berikut Ini
Gus Ahad menjelaskan bahwa dia layak mengkritisi dan meminta adanya evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), walaupun program tersebut bukan kewenangannya.
“Saya meminta kepada pemerintah Pusat agar mengevaluasi kebijakan yang kesannya tanpa perencanaan yang baik, tanpa metode pemikiran yang lengkap dan komprehensif, yang akhirnya menghabiskan anggaran sampai ratusan triliun, besar sekali. Mudah-mudahan program tersebut dievaluasi dan ada perbaikan,” katanya. ***
Artikel Rekomendasi