Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, BEM SI Desak Presiden Keluarkan Perppu

- 16 Oktober 2020, 17:30 WIB
ILUSTRASI ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker.*
ILUSTRASI ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker.* /ANTARA Foto/M Ibnu Chazar/

PR PANGANDARAN – Masih minim kebijakan dari pemerintah, aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja terus berlanjut hingga saat ini.

Diberitakan sebelumnya, aksi besar-besaran tolak UU Cipta Kerja yang melibatkan ribuan mahasiswa dan pekerja (buruh), nyatanya belum terdapat kebijakan yang tepat.

Aksi besar-besaran hingga berujung kerusuhan, menyebabkan beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan bahkan kerugian.

Baca Juga: Viral di Media Sosial, Mojang Asal Bandung Diklaim Miliki Senyum Serupa Lisa BLACKPINK

Terkait hal tersebut, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Se Jabodetabek-Banten melakukan aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja di depan Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini Jumat, 16 Oktober 2020.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah BEM SeJabodetabek-Banten Aliansi BEM seluruh Indonesia, Bagas Maropindra yang menyebut bahwa BEM SI akan menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jabodetabek Banten menyuarakan pencabutan atas UU Cipta Kerja dan kembali menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat," ujarnya., dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari RRI.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Bisa Sebabkan 3 Masalah Kesehatan Mental, Ini Penjelasan Pakar UGM

Bagas Maropindra menegaskan, aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM SI tersebut untuk menyuarakan tiga tuntuan utama mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat.

Bagas Maropindra menegaskan, tuntutan pertama dalam aksi tersebut adalah mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi mencabut UU Ciptaker.

“Pertama, mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Kedua, Mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja," ujarnya.

Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Geruduk Istana Negara, BEM SI: Pemerintah Berusaha Mencuci Otak Rakyat

Bagas Maropindra menegaskan, tuntutan selanjutnya BEM SI akan menyuarakan dan mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi.

"Belum lagi berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja," katanya.

Bagas Maropindra berharap, aksi unjuk rasa yang digelar BEM SI tersebut berakhir damai dan tidak anarkis.

"Aksi ini merupakan aksi damai dan lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," ujarnya. ***

Editor: Nur Annisa

Sumber: RRI


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah