Network
PR PANGANDARAN - Politik dinasti telah menuai sorotan dari publik mau pun pengamat dalam beberapa waktu ini.
Berkenaan dengan hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS sekaligus anggota DPR RI Mulyanto mengaku kecewa dengan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang abai terhadap politik dinasti yang semakin berkembang.
Lebih lanjut, Mulyanto menganggap sikap tersebut berbahaya terutama bagi masa depan demokrasi. Sebab, hal itu bisa menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional.
Baca Juga: Alami Pendarahan Otak Gegara Kecelakaan, Pangeran Saudi Menggerakan Jarinya Setelah 15 Tahun Koma
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
“Pandangan saya politik yang modern mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional. Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis,” katanya, kepada wartawan pada Kamis, 22 Oktober kemarin, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Warta Ekonomi dalam artikel berjudul "Kesal dengan Pemerintahan Jokowi, PKS Lantang: Negara Ini Bukan Perusahaan Keluarga!"
Mulyanto mengatakan bahwa bangsa ini tak bisa mendapatkan figur pemimpin yang teruji oleh sistem mau pun kaderisasi.
Baca Juga: Bikin Bangga! Stadion Jati UNPAD dan IPDN Sumedang Jadi Tempat Latihan Jelang Piala Dunia U-20
Lebih lanjut, Mulyanto menyatakan jikan politik dinasti dibiarkan selamanya, maka Indonesia akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul karena kedekatan, bukan kemampuan.
"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
Baca Juga: Jadi 1.187 Halaman, Stafsus Presiden Pastikan Koreksi Pasal 46 UU Ciptaker Tak Ubah Substansi
Pemerintah juga didorong untuk membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.
“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” tegasnya.***
Artikel Rekomendasi