Network
PR PANGANDARAN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana vaksinasi Covid-19 yang seharusnya dimulai pada minggu kedua bulan November bisa saja molor.
Menurut Luhut, mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak tersedianya pasokan vaksin, melainkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum bisa mengeluarkan emergency use authorization (EUA).
"Tadi Presiden telepon saya, tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian (kesampaian) minggu kedua November, bukan karena barangnya. Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi," jelasnya dalam pengarahan mengenai Omnibus Law di Lemhanas RI, Jumat, yang disiarkan melalui kanal Youtube Lemhanas RI, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Antara.
Baca Juga: Jadi 1.187 Halaman, Stafsus Presiden Pastikan Koreksi Pasal 46 UU Ciptaker Tak Ubah Substansi
Lebih lanjut, Luhut mengatakan Presiden Jokowi tak mau mengambil risiko dan memilih untuk menuruti peraturan yang ada.
"Beliau mengatakan keamanan nomor satu. Saya kira pemerintah sangat menghormati aturan tadi," imbuhnya.
Luhut menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Yunan, Tiongkok, di mana warga negara Tirai Bambu itu kini tidak lagi mengenakan masker.
Ia pun berkelakar kepada delegasi Indonesia yang datang kala itu bagai alien karena masih mengenakan masker.
Baca Juga: Alami Pendarahan Otak Gegara Kecelakaan, Pangeran Saudi Menggerakan Jarinya Setelah 15 Tahun Koma
Dalam perbincangannya dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok kala itu, Luhut mengetahui bahwa mereka telah mendapat suntik vaksin.
Artikel Rekomendasi