Ia menambahkan, pemerintah mendorong peran serikat pekerja, perlawanan rakyat dan Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) dalam menekan Goole dan Apple untuk menahan diri dari langkah yang dianggap tidak adil.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat, Riad al-Malki, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan prosedur hukum yang diperlukan untuk menanggapi Google dan penghapusan Apple atas nama Palestina dari peta mereka.
Artikel ini pernah tayang di Pikiran-rakyat.com dengan judul Palestina Tidak Ada di Google Maps, Otoritas Setempat Ambil Langkah Hukum
Menurutnya, kini dilakukan pekerjaan untuk mengidentifikasi badan internasional yang akan mengajukan masalah ini.
Baca Juga: Nikita Mirzani Sindir Pedas Unggahan 'Perdamaian' Baim Wong: Saya Gak Dipenjara, Pencitraan Banget!
Al-Malki menyebut pula bahwa langkah tesebut akan memudahkan pemerintah Palestina untuk menuntut para pejabat dari Google dan Apple jika mereka bersikeras melanggar hukum internasional.
"Mereka (Google dan Apple) tentu saja salah ketika mereka berurusan dengan Palestina dengan perkiraan yang terlalu rendah ini," ujarnya.
Kabar terkait penghapusan Palestina dari Google Maps dan Apple pun semakin menyebar saat Presiden Israel, Benjamin Netanyahu berencana untuk mencaplok Tepi Barat.***(Farida Al-Qodariah/PR.com)
Artikel Rekomendasi