PR PANGANDARAN - Pemerintah Myanmar pada Rabu, 14 Juli 2021 menolak resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan rekonsiliasi dengan minoritas Rohingya yang teraniaya, mengecam "tuduhan sepihak" atas perlakuannya terhadap komunitas tanpa kewarganegaraan.
Negara itu berada dalam kekacauan sejak pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta Februari, yang memicu protes besar-besaran pro-demokrasi dan tindakan keras militer berdarah.
Pada hari Senin, 12 Juli 2021 Dewan mengadopsi resolusi yang menyerukan 'dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif dan damai, sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar, termasuk Muslim Rohingya.
Baca Juga: Tanda-tanda Ibadah Kurban Diterima Allah SWT Menurut Ustadz Adi Hidayat
"Resolusi itu berdasarkan informasi palsu dan tuduhan sepihak," kata kementerian luar negeri pemerintah militer dalam sebuah pernyataan.
"Istilah 'Rohingya' yang diciptakan dengan (a) agenda politik yang lebih luas juga tidak diakui dan ditolak oleh pemerintah," katanya.
"Komunitas itu tidak pernah diakui sebagai etnis kebangsaan Myanmar", tambahnya.
Di Myanmar, Rohingya telah lama dipandang sebagai penyelundup dari Bangladesh dan telah ditolak kewarganegaraannya, haknya, dan aksesnya ke berbagai layanan.
Lebih dari 700.000 Rohingya saat ini mendekam di kamp-kamp di Bangladesh setelah serangan militer tahun 2017 yang mematikan terhadap komunitas mereka di negara bagian Rakhine barat yang sekarang membuat negara itu menghadapi tuduhan genosida.
Pemimpin militer Min Aung Hlaing yang merupakan kepala angkatan bersenjata selama penumpasan telah menolak kata Rohingya sebagai 'istilah imajiner'.
Baca Juga: Chani SF9 Tinggalkan Posisi MC 'Music Core' Setelah Lebih dari 2 Tahun, Ini Ungkapan Terakhirnya
Resolusi PBB juga menyuarakan 'dukungan tegas bagi rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka' dan menyerukan penghentian segera pertempuran dan permusuhan.
China, salah satu dari 47 anggota Dewan, mengatakan tidak dapat bergabung dengan konsensus tetapi tetap tidak bersikeras untuk membawa teks tersebut ke pemungutan suara.
Lebih dari 900 orang telah dibunuh oleh militer sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.***