Tandatangani Kesepakatan dengan Pemerintah, Protes anti-Prancis di Pakistan Berakhir Batal

18 November 2020, 06:00 WIB
Aksi protes anti-Prancis kian melebar. /PIXABAY/jacqueline macou

PR PANGANDARAN – Partai politik agama sayap kanan Pakistan mengatakan telah membatalkan protes di ibu kota Islamabad.

Hal ini terjadi setelah pemerintah setuju membahas tuntutannya memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis atas penerbitan karikatur Nabi Muhammad.

Lebih dari seribu pengunjuk rasa Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), yang dipimpin oleh pemimpin agama Khadim Hussain Rizvi memblokir jalan raya utama ke Islamabad pada hari Senin.

Baca Juga: Mitos atau Fakta: Benarkah Memakan Makanan Pedas Bisa Buat Umur Lebih Panjang? Simak Penjelasan Ahli

Kelompok itu mengatakan pihaknya menandatangani kesepakatan dengan pemerintah untuk membubarkan protes.

Hal ini terjadi setelah perjanjian untuk mempertimbangkan pengusiran duta besar Prancis untuk Pakistan dan memboikot barang-barang Prancis.

Kesepakatan yang ditandatangani antara kedua belah pihak mencakup empat ketentuan.

Baca Juga: Jadi Pemeran Utama 'Snowdrop', Jisoo BLACKPINK Ternyata Kalahkan Aktris Terkenal dalam Proses Audisi

Pertama, pemerintah akan mengajukan pertanyaan tentang pengusiran duta besar Prancis untuk Parlemen dalam dua atau tiga bulan.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menunjuk duta besarnya untuk Prancis. Kata pejabat Pakistan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Ketentuan ketiga menyangkut pemboikotan barang-barang Prancis.

Baca Juga: Cek Fakta: Rapper Kanada Drake Dikabarkan Meninggal Dunia hingga Trending di Twitter, Ini Faktanya

Sebuah tindakan yang hanya diamati sebagian di Pakistan dan negara-negara lain yang memprotes karikatur Prancis dan kemudian komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap Islamofobia.

Perjanjian tersebut mengatakan Pakistan akan sepenuhnya memboikot barang-barang Prancis di tingkat pemerintah.

Akhirnya, kesepakatan tersebut menawarkan amnesti kepada puluhan pengunjuk rasa TLP yang ditangkap selama protes.

Baca Juga: Tertawa Melihat Goyangannya Sendiri di TikTok, Gisella Anastasia Ungkap Pengakuan Mengejutkan

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ijaz Shah, menteri dalam negeri Pakistan, dan Menteri Urusan Agama Pir Noor ul Haq Qadri, pada dini hari Selasa.

Pada bulan Oktober, setelah seorang pria berusia 18 tahun memenggal kepala guru bahasa Prancis Samuel Paty karena mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya.

Sementara Macron memuji guru tersebut sebagai ‘pahlawan yang pendiam’.

Baca Juga: Kapal Kargo Bermuatan 137 Kontainer Tenggelam di Teluk Lamong Surabaya

“Samuel Paty dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kami dan karena mereka tahu bahwa dengan pahlawan pendiam seperti dia, mereka tidak akan pernah memilikinya,” kata Macron.

Kebanyakan Muslim percaya bahwa penggambaran Nabi adalah penghujatan.

Pernyataan Macron mengundang kemarahan dari beberapa pemimpin dunia, termasuk Imran Khan dari Pakistan dan Recep Tayyip Erdogan dari Turki.

Baca Juga: Jadi Zona Paling Aktif, Pulau Sumatera Berpotensi Hadapi Ancaman Gempa dari Berbagai Sumber

Pemerintah Pakistan memanggil duta besar Prancis untuk mengajukan protes terhadap pernyataan tersebut.

TLP telah mengadakan beberapa protes di ibu kota Islamabad tentang masalah penistaan agama. Sebuah subjek sensitif di Pakistan. Penistaan terhadap Islam dapat membawa hukuman mati.

Aksi berakhir setelah kesepakatan dengan pemerintah. ***

 

Editor: Nur Annisa

Sumber: Al Jazeera

Tags

Terkini

Terpopuler