Network
PR PANGANDARAN - Pemerintah Turki dituduh melakukan kerja sama pertukaran untuk mendapatkan vaksin Covid-19 dengan melibatkan Etnis Uighur dari Tiongkok yang sudah melarikan diri ke negaranya.
Ini diungkap oleh Abdullah Metseydi, seorang Uighur Tiongkok di Turki yang mendapat selusin senjata saat tengah bersiap tidur di rumahnya, seketika menjadi bukti tuduhan Turki ingin melakukan pertukaran etnis Uighur dengan vaksin Covid-19.
Bahkan legislator oposisi di Turki, juga terang-terang menuduh pemimpin Ankara yang ingin menjual muslim Uighur ke Tiongkok, atau secara halus ingin melakukan pertukaran dengan vaksin Covid-19.
Jika menilik bukti, Abdullah Metseydi adalah seorang Uighur yang dibawa kepolisian setempat karena dicurigai berpartisipasi dalam gerakan melawan Tiongkok dan mengancam akan mendeportasi dia dan istrinya.
Baca Juga: Jadi Artis dengan Job Banyak, Raffi Ahmad Janji Mengurangi Pekerjaan di Usia 35 Tahun
Melansir dari Channel News Asia, saat ini memang puluhan juta botol vaksin Tiongkok yang dijanjikan belum terkirim, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, polisi Turki telah menggerebek dan menahan sekitar 50 orang Uighur di pusat deportasi, ini menjadi peningkatan tajam dari tahun lalu.
Meskipun belum ada bukti kuat yang muncul untuk quid pro quo, para legislator dan Uighur ini khawatir bahwa Beijing menggunakan vaksin Covid-19 sebagai pengaruh untuk memenangkan pengesahan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani bertahun-tahun lalu, tetapi tiba-tiba diratifikasi oleh Tiongkok pada Desember, dan dapat dihadapkan pada anggota parlemen Turki paling cepat bulan ini.
Baca Juga: Asik Karaoke, Ibu Ini Tak Sadar Anaknya Jatuh ke dalam Septic Tank hingga Meninggal Dunia
Untuk itu, Etnis Uighur mengatakan RUU yang telah menjadi undang-undang, dapat membawa mimpi buruk yang mengancam jiwa mereka, karena akan dapat deportasi kembali ke negara tempat mereka melarikan diri untuk menghindari penahanan massal.
Lebih dari satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah diseret ke penjara dan kamp penahanan di Tiongkok yang disebut pemerintahan Xi Jin Ping sebagai tindakan anti-terorisme, tetapi Amerika Serikat telah menyatakan itu tindakan genosida.
Artikel Rekomendasi