Network
PR PANGANDARAN - Sekelompok organisasi masyarakat sipil menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) keamanan siber yang dikeluarkan pemerintah militer Myanmar untuk mengizinkannya melarang konten yang tidak disukainya, membatasai penyedia internet dan mencegat data, sehingga akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
36 halaman yang menguraikan undang-undang yang diusulkan diberikan kepada operator seluler dan pemegang lisensi telekomunikasi untuk dikomentari Selasa - lebih dari seminggu setelah tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, sebuah pernyataan dari kelompok tersebut mengatakan.
Juru bicara pemerintah dan kementerian telekomunikasi tidak menjawab telepon mereka. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen dokumen tersebut, tertanggal 6 Februari, yang telah beredar luas di Myanmar.
Baca Juga: Pernah Berhubungan Seks dengan Donald Trump, Bintang Porno AS: 90 Detik Terburuk dalam Hidup Saya
"Apa yang disebut RUU itu termasuk klausul yang melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, perlindungan data dan privasi, serta prinsip demokrasi dan hak asasi manusia lainnya di ruang online," kata pernyataan yang ditandatangani oleh lebih dari 150 organisasi, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters.
Salinan RUU yang diusulkan, ditinjau oleh Reuters, mengatakan tujuannya termasuk melindungi publik dan mencegah kejahatan dan penggunaan teknologi elektronik untuk merugikan negara atau stabilitasnya.
Dikatakan penyedia internet harus mencegah atau menghapus konten yang dianggap "menyebabkan kebencian, menghancurkan persatuan dan ketenangan" menjadi "berita atau rumor yang tidak benar" atau tidak sesuai dengan budaya Myanmar, seperti pornografi.
Baca Juga: Tewas di Hari Ulang Tahun sang Putra, Mantan Pacar Pesepakbola Jerome Boateng Ternyata Bunuh Diri
Juru bicara perusahaan internet Myanmar Net dan operator seluler Telenor mengatakan mereka tidak mengetahui RUU yang diusulkan.
Artikel Rekomendasi